BI enggan komentar soal suap pengadaan ATM pejabat bank BUMN

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) belum mendapatkan informasi mengenai kasus penyuapan produsen mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) asal Amerika Serikat, Diebold Inc, kepada sejumlah petinggi bank di Indonesia.

"Saya belum well informed soal itu,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah di Gedung Bank Indonesia, Rabu (23/10).

Seperti diberitakan, Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat menyatakan, Diebold melanggar Undang-Undang Anti Korupsi di Luar Negeri yang menyuap bank milik pemerintah China dan Indonesia dengan wisata perjalanan guna memenangkan bisnis.

Dalam keterangan resmi Departemen Kehakiman AS, seperti dilansir Reuters (22/10), SEC menyatakan Diebold telah setuju untuk membayar lebih dari USD48 juta untuk menyelesaikan tuduhan SEC dan menyelesaikan masalah kriminal paralel.

Lembaga anti korupsi dan monopoli negeri Paman Sam ini memaparkan bahwa anak usaha Diebold di China dan Indonesia menghabiskan sekitar USD1,8 juta untuk perjalanan, hiburan, dan hadiah lainnya yang tidak pantas untuk pejabat senior dari bank, hal ini disinyalir dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Sekitar USD 1,6 juta dihabiskan untuk menyuap pejabat bank milik pemerintah di sana guna melancarkan proyek di China.

Sedangkan untuk menyuap pejabat bank pelat merah di Indonesia dana yang dikeluarkan sebesar USD 147.000. Pejabat bank milik pemerintah di China dan Indonesia diberikan perjalanan gratis ke tujuan wisata populer di AS dan Eropa, dan pengeluaran Diebold itu dicatat dalam pembukuan dan catatan perusahaan sebagai biaya pelatihan yang sah.

SEC juga menyatakan usaha Diebold di China menyediakan hadiah uang tunai bagi puluhan pejabat bank dengan besaran sekitar USD 100 hingga USD 600. SEC juga menuduh Diebold telah memalsukan buku keuangan untuk menyembunyikan suap sekitar USD 1,2 juta kepada karyawan bank swasta di Rusia.

"Suap adalah suap, apakah itu dalam bentuk setumpuk uang tunai atau perjalanan semua biaya yang dibayar ke Eropa. Perusahaan-perusahaan publik harus bertanggung jawab ketika mereka melanggar hukum untuk mempengaruhi pejabat pemerintah dengan pembayaran yang tidak tepat atau hadiah," ucap Associate Direktur Division of Enforcement SEC Scott W. Friestad.

Menurut tuntutan SEC yang diajukan di Pengadilan Federal di Washington DC, pelanggaran yang dilakukan Diebold terjadi pada periode 2005-2010. Tujuan wisata perjalanan yang diberikan kepada pejabat bank tersebut antara lain Grand Canyon, Napa Valley, Disneyland, Universal Studios, Las Vegas, New York City, Chicago, Washington DC, dan Hawaii. Selain itu, para pejabat bank tersebut juga diberikan liburan ke Eropa. (mdk/yud)