BI Gandeng Malaysia, Filipina dan Thailand Tingkatkan Penggunaan Mata Uang Lokal
Merdeka.com - Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, dan Bank of Thailand berkomitmen untuk terus mendorong kerangka kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal (local currency settlement framework) di kawasan.
Komitmen 4 bank sentral tersebut disepakati di tengah rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Finance Minister & Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) pada hari ini (5/4) di Chiang Rai, Thailand.
Setidaknya ada tiga Letter of Intent (LOI) atau kesepakatan yang ditandatangani. Pertama, penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Benjamin E. Diokno, Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas dan Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Apa saja bidang kerja sama Indonesia-Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Apa tujuan kerja sama BNI dan Bank Lampung? Kerja sama ditujukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia (GBBI), dimana untuk seluruh transaksi dengan menggunakan KKI akan diproses melalui sistem pembayaran dalam negeri.
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Bagaimana BNI dan Bank Lampung menandatangani kerja sama? Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Division Head Card Business BNI Grace Situmeang bersama Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, di Menara BNI, Jakarta, Kamis (7/9).
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
Kedua, penandatanganan LOI antara Benjamin Diokno, Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas dan Nor Shamsiah binti Mohd Yunus, Gubernur Bank Negara Malaysia. "Ketiga, penandatanganan LOI antara Benjamin Diokno, Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas dan Veerathai Santiprabhob, Gubernur Bank of Thailand," ujar Direktur Eksekutif Onny Widjanarko melalui siaran pers, Jakarta, Jumat (4/5).
Ketiga LOI dimaksud merefleksikan kepentingan bersama dalam menjajaki kemungkinan pembentukan LCS framework di antara keempat negara. LCS framework tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dan keuangan antara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand secara lebih efisien.
"Selain itu, Bank Indonesia dan Bank of Thailand juga sepakat untuk mengeksplorasi kemungkinan perluasan cakupan LCS framework yang telah berjalan saat ini," jelas Onny.
Komitmen tersebut merupakan rangkaian pencapaian atas penandatanganan 2 (dua) Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia-Bank Negara Malaysia dan Bank Indonesia-Bank of Thailand untuk mendorong penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara pada 2016.
Sejak itu, terdapat peningkatan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral, seiring dengan penurunan marjin kurs valuta asing. Total transaksi perdagangan melalui LCS terus menunjukkan peningkatan.
Pada triwulan I 2019, total transaksi perdagangan melalui LCS menggunakan Baht (THB) mencapai USD13 juta (setara Rp185 miliar), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar USD7 juta (setara Rp96 miliar).
Sementara untuk transaksi LCS menggunakan Ringgit (MYR) mencapai USD70 juta (setara Rp1 triliun), meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar USD6 juta (setara Rp83 miliar).
Kerja sama tersebut akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan efisiensi dalam setelmen perdagangan. Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan lebih banyak opsi bagi pelaku usaha dalam memilih mata uang untuk setelmen transaksi perdagangan, sehingga mengurangi risiko nilai tukar terutama di tengah kondisi pasar keuangan global saat ini yang masih bergejolak (volatile).
Kerangka kerja sama di antara empat negara ini akan mendorong penggunaan mata uang lokal lebih luas lagi dalam masyarakat ekonomi ASEAN dan mendorong perkembangan lebih lanjut pasar valuta asing dan pasar keuangan di kawasan dalam mendukung integrasi ekonomi dan keuangan yang lebih luas.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nilai transaksi dan jumlah pelaku LCT terus tumbuh positif dimana pada Januari hingga April 2023 mencapai USD2.1 milliar.
Baca SelengkapnyaNegara ASEAN ramai-ramai tinggalkan Dolar AS untuk bertransaksi. Ini akan membuat harga suatu produk lebih tahan banting.
Baca SelengkapnyaDengan ini, layanan pembayaran QRIS bisa dipakai di Vietnam.
Baca SelengkapnyaSembilan negara tambahan yang menjadi mitra baru BRICS.
Baca SelengkapnyaIndonesia berencana memperluas QRIS antarnegara, seperti Filipina, Jepang dan Hong Kong.
Baca SelengkapnyaTahap awal, digital QR Code bisa mulai digunakan pada September 2023 mendatang antara negara anggota ASEAN.
Baca SelengkapnyaSukses di ASEAN, Bank Indonesia ingin QRIS bisa digunakan di dunia.
Baca SelengkapnyaHal ini menandai langkah signifikan menuju peningkatan kerja sama perdagangan dan ekonomi antara kedua negara.
Baca SelengkapnyaUntuk memperkuat ekosistem pembayaran nasional yang terhubung dan kompetitif di pasar global.
Baca SelengkapnyaThailand menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN dalam memanfaatkan potensi investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).
Baca SelengkapnyaBank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.
Baca Selengkapnyabankjatim secara resmi telah menyelenggarakan forum Treasury Talk dengan tagline Synergy Drives Business Forward.
Baca Selengkapnya