BI janji tetap utamakan perlindungan konsumen dalam transaksi e-money

Merdeka.com - Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia (BI), Rosalia Suci, mengunjungi Ombudsman Republik Indonesia. Kunjungan tersebut usai ditolaknya gugatan uji materi penggunaan uang elektronik oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam pertemuan tersebut, Suci mengungkapkan yang saat ini harus jadi prioritas bersama terkait penggunaan uang elektronik adalah aspek perlindungan konsumen.

"Hari ini pertemuan lebih lanjut terkait pengaduan mengenai penggunaan uang elektronik dan pembayaran non tunai di jalan tol. Upaya melindungi konsumen itu prioritas," kata Suci saat ditemui di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (11/22).

Suci mengatakan pihaknya akan merangkul para pelaku usaha dan perbankan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas model transaksi ini. Tidak hanya itu, ke depan dipercaya konsumen juga bisa mendapatkan biaya isi ulang yang murah.

Sebab, para pelaku usaha dan perbankan akan bersaing menawarkan pelayanan terbaik dengan biaya murah untuk menggaet pelanggan. "Fasilitas untuk konsumen jadi lebih mudah. Disesuaikan tarifnya, karena adanya kompetisi penyelenggara yang lebih baik maka konsumen akan dapat biaya lebih murah."

Dia juga menjelaskan, dalam waktu dekat Bank Indonesia akan segera mengeluarkan peraturan baru yang merupakan penyempurnaan dari PBI yang telah ada. "Nanti ada (pengaturan) skema harga dan pembiayaan."

Dengan ditolaknya gugatan tersebut, Suci menegaskan bahwa uang elektronik merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak melanggar undang-undang mata uang. Dengan demikian, masyarakat mempunyai kepastian hukum dalam menggunakan uang elektronik saat melakukan transaksi pembayaran di toko atau pun jalan tol.

"Sudah ada kepastian hukum Peraturan Bank Indonesia (PBI) uang elektronik dan menggunakannya diberbagai sistem transaksi pembayaran. Termasuk jalan tol," ujarnya.