BI: OJK dibutuhkan karena pengawas bank dan moneter perlu dipisah

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Tim Pembela Ekonomi Bangsa (TPEB) yang meminta MK membubarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agus Marto sependapat dengan MK, sebagai pengawas industri perbankan, lembaga ini harus terus menjalankan fungsinya.

Agus bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2011 menjadi pelaku pembahasan Undang-undang (UU) OJK di parlemen.

"Saya mewakili pemerintah sebagai Menkeu untuk berdiskusi dengan parlemen menyelesaikan UU OJK. Itu memerlukan waktu yang panjang karena deadlock," katanya di gedung BI, Jakarta, Selasa (4/8).

Menurut pengakuan Agus Marto, pemerintah dan DPR tidak akan melahirkan UU OJK jika tidak lebih baik dari sebelumnya. Keberadaan OJK juga sejalan dengan BI yang melihat perlunya pemisahan fungsi pengawasan bank dengan moneter.

"OJK tidak bertentangan dengan UU lain. UU OJK itu sudah baik dan itu amanat BI di 1999 saat krisis Asia, bahwa itu perlu ada pemisahan fungsi pengawasan bank dari otoritas moneter," jelas dia.

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menambahkan, dalam UU OJK secara detail telah dijelaskan bahwa OJK hanya fokus terhadap pengawasan bank. Keberadaan, fungsi, dan tugas OJK tidak tumpang tindih dengan lembaga lain seperti BI.

"Di dalamnya (UU OJK) ditegaskan kalau OJK hanya fokus ke pengawasan bank, pengawasan bank secara makro prudential tetap ada di BI," ungkapnya.