BI: Peredaran uang palsu tak berhubungan dengan pilkada serentak
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) membantah adanya korelasi antara peningkatan rasio peredaran uang palsu dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang. Pesta demokrasi memang meningkatkan aktifitas ekonomi dan roda perekonomian pun berputar relatif lebih cepat dibanding hari-hari biasa.
"Sebenarnya apa yang kita temukan baik melalui laporan masyarakat ini trennya tidak berubah signifikan. Jadi tidak ada perubahan yang berarti, tidak ada kaitannya dengan pesta demokrasi. Ini lebih pada kesadaran masyarakat yang semakin baik pada ciri-ciri uang rupiah," ujar Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, Suhaedi saat berbincang dengan media di Gedung Bank Indonesia, Senin (23/11).
Dia menegaskan vonis yang dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan uang di Jember dan NTT sama sekali tidak berkaitan dengan Pilkada serentak yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Untuk temuan uang palsu di NTT sebanyak ribuan lembar itu dilaporkan oleh masyarakat yang sadar akan adanya keganjilan dalam tingkah laku masyarakat lain dalam bertransaksi.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Apa itu Redenominasi Rupiah? Redenominasi adalah proses penyederhanaan mata uang. Redenominasi menghapuskan angka nol (0) dari nominal mata uang yang ada.
-
Apa Redenominasi Rupiah itu? Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
"Ini membuktikan kesigapan masyarakat dan pihak kepolisiannya. Jadi tidak ada hubungan dengan kegiatan keagamaan atau politik. Ini lebih pada kesadaran masyarakat akan ciri-ciri keaslian uang kita," jelas dia.
Kendati demikian, BI akan terus waspada terhadap peredaran uang palsu jelang Pilkada serentak. Disamping itu, BI juga gencar melakukan edukasi dan pengenalan uang kepada masyarakat, salah satunya melalui kampanye 3D, Dilihat, Diraba, dan Diterawang.
"Kita tetap melakukan penguatan, pertama melalui sosialisasi dan edukasi mengenai ciri-ciri keaslian uang kita kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, kita lakukan peningkatan kerjasama dengan penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Kerjasama ini telah ditindaklanjuti di level provinsi maupun kabupaten atau kota di seluruh Indonesia," tutur Suhaedi.
Suhaedi mengungkapkan jumlah peredaran uang palsu pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Per Oktober 2015, BI menemukan sebanyak 273.223 lembar uang palsu. Sementara pada tahun 2014 hanya sekitar 121.091 lembar.
Adapun rasio uang palsu juga mengalami peningkatan. Jumlah uang palsu yang ditemukan oleh BI mencapai 18 lembar uang dalam setiap 1 juta lembar uang. Sedangkan di tahun lalu, jumlah uang palsu yang ditemukan tercatat hanya 12 lembar uang palsu dalam setiap 1 juta lembar uang.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika dibandingkan dengan demo besar-besaran zaman dulu, rupiah saat ini tidak seanjlok dulu.
Baca SelengkapnyaDia pun mengapresiasi partai politik (parpol) maupun politisi yang menghabiskan uang tak sedikit untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaRealisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.
Baca SelengkapnyaStabilitas ekonomi sangat sensitif terhadap pergerakan politik yang luar biasa.
Baca SelengkapnyaShinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca SelengkapnyaHasil hitung cepat telah menunjukan sinyal kuat untuk satu putaran, maka tingkat kepastian ekonomi juga akan kembali.
Baca SelengkapnyaDia melihat masyarakat riang gembira berbondong-bondong ke TPS.
Baca SelengkapnyaPadahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPara petahana atau penjabat (Pj) kepala daerah kerap memamerkan penurunan inflasi di daerahnya.
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca Selengkapnya