BI sambut baik rencana pembatasan transaksi tunai jadi Rp 100 juta

Merdeka.com - Pemerintah tengah merancang aturan untuk membatasi nominal transaksi dengan uang tunai. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK), batas transaksi tunai direncanakan maksimal Rp 100 juta.

Tujuan aturan tersebut guna memperkuat upaya pencegahan penyuapan, korupsi, politik uang atau money politic, pencucian uang dan tindak pidana lainnya.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono mengatakan sangat mendukung kebijakan tersebut.

"Kami sependapat. Saya kira itu himbauan yang baik mungkin konteksnya dengan pemilu dan politik," kata Erwin, di Kantor BI, Kamis (19/4).

Selain itu, Erwin menilai pembatasan transaksi tunai sejalan dengan Bank Indonesia yang tengah gencar mengkampanyekan gerakan non tunai.

"Itu juga sejalan sekali dengan kampanye yang terus digaungkan BI untuk transaksi non tunai," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, tren global saat ini juga sudah mulai meninggalkan transaksi tunai. Di mana hampir di seluruh negara di dunia sudah mulai menerapkan transaksi non tunai.

"Lebih jauh dari itu, sesuai dengan tren global sejauh ini penggunaan transaksi non tunai. Jadi saya kira himbauan PPATK terkait pembatasan transaksi dengan uang kartal, kami sependapat baik dari kepentingan bank sentral maupun dengan kondisi global."

Kendati demikian, Erwin mengaku belum mau berkomentar banyak soal kebijakan tersebut. Sebab, aturannya masih dalam pembahasan di DPR. "Ini masih berjalam di DPR, jadi belum bisa banyak komentar."