BI Sederhanakan Penyelenggara Jasa Pembayaran Menjadi 4 PJP dan 1 PIP

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mereformasi 135 ketentuan terkait sistem pembayaran menjadi satu yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (SP). Ada sejumlah penyederhanaan yang diimplementasikan di dalam regulasi ini, termasuk dalam hal perizinan.

Salah satu yang menjadi pokok reformasi pengaturan yaitu penyederhanaan dari 9 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menjadi empat aktivitas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan satu aktivitas Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).

"Dari 135 ketentuan kita jadikan satu untuk penguatan dan penyederhanaan. Pokok pengaturannya termasuk melakukan reklasifikasi menjadi empat aktivitas PJP dan 1 PIP," kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, pada Jumat (8/1).

Selain itu, BI juga membagi penyelenggaraan sistem pembayaran dalam tiga klasifikasi yaitu Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik (PSPS), Penyelenggara Sistem Pembayaran Kritikal (PSPK), dan Penyelenggara Sistem Pembayaran Umum (PSPU) berdasarkan ukuran, kompleksitas, dan substitutability.

"Nanti akan dilakukan pengawasan, kemudian dilihat ukuran dan kompleksitasnya. Kalau risiko rendah hanya perlu melapor, tapi kalau sedang dan tinggi harus ada persetujuan kita," kata Fili.

"Misalnya bank ingin menaikkan kartu kredit dari silver ke gold cukup melapor, tidak perlu minta izin. Risiko rendah itu seperti tidak mengubah model bisnis, dan tidak mengubah struktur," sambung Asisten Gubernur BI tersebut.

Aturan baru ini baru akan berlaku pada 1 Juli 2021. BI juga akan membuat aturan turunan PBI Sistem Pembayaran, termasuk untuk PJP dan PIP. "PBI ini nanti akan ada 10 turunannya, tapi semoga nanti bisa lima saja," tuturnya.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com