BI Soal Bitcoin Ramai Diperjualbelikan: Bukan Alat Pembayaran Sah

Merdeka.com - Penjualan kripto seperti bitcoin terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut pun mendapat perhatian khusus dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur peredaran alat pembayaran.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo turut mengatakan, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Sehingga alat pembayaran lain termasuk mata uang kripto seperti bitcoin tidak boleh dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah.

"Poin penting sesuai dengan UUD 45 di Indonesia hanya ada mata uang yang disebut rupiah. Jadi seluruh alat pembayaran menggunakan koin, uang kertas, uang digital itu harus menggunakan rupiah dan wewenangnya ada di BI," ujar Perry, Kamis (25/2).

Perry mengatakan, pihaknya saat ini tengah merumuskan Central Bank Digital Currency yang akan diedarkan ke perbankan dan teknologi finansial (tekfin), baik secara wholesale maupun ritel. Rencana ini bekerja sama dengan bank sentral negara lain.

"Kemudian dalam konteks ini kami mau juga melakukan kerja sama yang erat dengan bank-bank sentral lain. Kami antara bank sentral saling study untuk menyusun dan mengeluarkan InsyaAllah ke depannya Central Bank Digital Currency demikian," jelasnya.

Untuk itu, dia menegaskan, sejak awal bank sentral Indonesia memastikan Bitcoin bukan bagian dari alat pembayaran yang sah digunakan di dalam negeri. "Sejak awal kami tegaskan Bitcoin tidak bagian dari pembayaran yang sah demikian juga mata uang selain Rupiah," tandasnya.