Biaya Sertifikasi Jadi Sebab Nomor Izin Edar Produk Pangan UKM Masih Rendah

Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan mendata dan mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) agar produk pangan yang mereka hasilkan bisa terjamin legalitasnya. Per Januari hingga 12 Oktober 2020 BPOM telah menerbitkan 13.299 nomor izin edar atau NIE kepada pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, untuk usaha mikro sebanyak 429 NIE (3 persen), usaha kecil ada 1.751 NIE (13 persen), usaha menengah 5.870 NIE (44 persen), usaha besar 5.249 NIE (40 persen).

"Dari data itu maka kita bisa melihat bahwa nomor izin edar pangan olahan didominasi pelaku usaha menengah dan besar. Jadi masih ada catatan untuk UMKM masih sangat rendah masih 3 persen ini PR kita bersama," kata Teten, dalam sambutannya di acara Launching Dukungan BPOM untuk UMKM Pangan Menuju Indonesia Spice Up The World, Selasa (22/6).

Menurutnya, tantangan terbesar dalam legalitas izin edar produk adalah biaya sertifikasi yang hanya mampu dijangkau oleh usaha menengah dan besar, sedangkan usaha mikro dan kecil yang jumlahnya sekitar 4 juta masih kesulitan dalam mengakses sertifikasi izin edar ini.

Oleh karena itu perlu ada pendampingan bagi usaha mikro dalam memperoleh NIE sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai target transformasi UMKM dari sektor informal ke formal. "Kita yang proaktif menjemput pangan-pangan olehan hasil UMKM untuk mendapatkan NIE, jadi bukan by request, kami sudah perintahkan deputi kami untuk melakukan pendataan termasuk sertifikasi halal," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com