Follow
Biayai APBN 2019, Kemenkeu Terbitkan Surat Utang USD 3 Miliar
Merdeka.com - Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai total USD 3 miliar. Penerbitan ini dilakukan untuk pembiayaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019 atau yang dikenal dengan pre-funding.
Adapun SUN dalam denominasi USD dengan format SEC-registered secara rinci sebesar USD 750 juta untuk tenor 5 tahun. Kemudian USD 1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dan USD 1 miliar untuk tenor 30 tahun.
"Transaksi penjualan SUN dalam valuta asing ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB- dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch," demikian dikutip dari laman djppr.kemenkeu.go.id, Jakarta, Selasa (4/12).
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Kenapa pemerintah menyalurkan KUR? Pemerintah berencana melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, tetapi juga memprioritaskan kualitas.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
Dengan mengambil keuntungan dari kondisi pasar yang kondusif pasca KTT G-20, Pemerintah mengakses pasar USD dengan cepat dan oportunistik untuk melakukan pre-funding kebutuhan pembiayaan di tahun 2019.
Transaksi ini adalah penerbitan kedua Pemerintah untuk SUN valuta asing dalam denominasi USD menggunakan format SEC-Registered Shelf. Penerbitan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah untuk meningkatkan likuiditas SUN dalam denominasi USD.
Penerbitan SUN ini akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Adapun Joint Bookrunners dalam penerbitan ini yaitu ANZ, Citigroup, DBS Bank, Deutsche Bank dan Goldman Sachs (Singapore) Pte.
"Sementara PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai Co-Managers."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca Selengkapnya
Pembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca Selengkapnya
Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca Selengkapnya
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Reliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.
Baca Selengkapnya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya
"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca Selengkapnya