Bio Farma: Pfizer Minta Kebebasan Tuntutan Hukum Jika Ada Masalah Program Vaksinasi
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia belum bisa melakukan proses finalisasi pemesanan ratusan juta dosis vaksin Corona Pfizer-BioNTech. Sebab, masih terdapat beberapa persyaratan yang belum disepakati oleh kedua belah pihak.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir mengatakan, salah satu kesepakatan yang belum terpenuhi adalah klaim tuntutan hukum. Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut meminta adanya kebebasan hukum jika, terjadi efek samping pada saat proses vaksinasi dilakukan.
"Mereka minta untuk diberi kebebasan atau dilepaskan klaim tuntutan hukum kalau ada masalah dalam program vaksinasi. Ini masih didiskusikan, karena kita enggak mau dapat cek k0song dan bagaimana kalau ini bisa dinegosiasikan dengan Pfizer," ujar Honesti saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (12/1).
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Apa yang digugat dari Waskita Karya? Dalam gugatan tersebut terdapat tiga lembaga berbeda yang mereka gugat, yaitu PT Waskita Karya (Tergugat I), Kedutaan Besar India (Tergugat II) dan PT Bita Enarcon Engineering (Tergugat III).
-
Apa yang menjadi dasar gugatan tersebut? Perselisihan hukum ini mengacu pada undang-undang Prancis yang ditetapkan pada 29 Januari 2021, yang bertujuan untuk mendefinisikan dan melindungi warisan sensorik pedesaan Prancis.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Dimana HAM dijamin? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
-
Apa yang ditandatangani oleh Menkum HAM? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Secara keseluruhan, pemerintah mengajukan permohonan vaksin corona kepada Pfizer -BioNtech sebanyak 329 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan 426 juta. Draft kesepakatan antara Pfizer-BioNtech dan Bio Farma itu ditargetkan bisa ditandatangani pada pertengahan Januari 2021.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap, Indonesia telah mengantongi 270 juta dosis vaksin Covid-19 dari kebutuhan sebanyak 426 juta. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Indonesia tengah finalisasi kontrak dengan Pfizer untuk 329 juta dosis.
"Indonesia sekarang posisinya kontrak yang pasti ada sekitar 270 juta dosis dari kebutuhan 426 juta dosis. Kita sedang melakukan finalisasi dengan Pfizer untuk melengkapi kontrak yang pasti 329 juta dosis," ujar Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (12/1).
Organisasi Multilateral
Pemerintah juga mengupayakan memenuhi kebutuhan vaksin itu dari organisasi multilateral WHO Covax/GAVI. Budi mengatakan, vaksin tersebut berbayar sehingga pemerintah bisa mengurangi kontrak dengan penyedia vaksin berbayar. Covax/GAVI bisa menyediakan 108 juta dosis.
"Kalau kita tidak dapat, kita akan ambil yang berbayar. Angka dari Covax/GAVI angka sekarang adalah 54 juta sampai dua hari lalu kita masih bicara dengan mereka dan ada kemungkinan mereka bisa menaikkan sampai 108 juta," jelas Budi.
Sehingga untuk saat ini, Indonesia bisa mendapatkan 663 juta dosis vaksin Covid-19. Lebih dari kebutuhan untuk saat ini.
"Total yang kontrak dan opsi yang sudah ada di meja sekarang yaitu sekitar 663 juta, sedikit lebih dari yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia," kata Budi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.
Baca SelengkapnyaBelakangan, vaksin AstraZeneca disebut-sebut memicu kejadian trombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) atau pembekuan darah.
Baca SelengkapnyaKomnas KIPI sebelumnya mengatakan tidak ada kejadian sindrom TTS setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca.
Baca SelengkapnyaMenkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui BUMN bersama MSD sepakat tingkatkan edukasi tentang HPV.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Obat Eropa juga telah melarang peredaran vaksin ini.
Baca SelengkapnyaJamie Scott, seorang pria beranak dua mengalami cedera otak serius setelah mengalami penggumpalan darah dan pendarahan di otak usai mendapatkan vaksin itu p
Baca SelengkapnyaMeidawati mencatat sudah ada 3 pegawai Indofarma mengalami kecelakaan saat bekerja. Alhasil biaya perawatan mereka tidak bisa dijamin oleh perusahaan.
Baca SelengkapnyaEpidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, ada kemungkinan kasus TTS dipicu vaksin AstraZeneca.
Baca SelengkapnyaTotal hak karyawan yang belum dibayarkan mencapai Rp95 miliar
Baca SelengkapnyaTiko mengamini, terjadi dugaan penyalahgunaan keuangan di tubuh Indofarma yang merugikan negara.
Baca Selengkapnya