Bisa belanjakan Rp 21,3 T, Menteri Basuki akan dapat hadiah imut ini dari Sri Mulyani
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan hingga saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 81,4 triliun dari total anggaran Rp 102,7 triliun. Artinya, Kementerian PUPR masih memiliki anggaran sebesar Rp 21,3 triliun yang belum dibelanjakan sepenuhnya.
Menteri Sri Mulyani pun berkelakar, apabila kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadimuljono tersebut mampu menghabiskan anggaran dengan baik maka dirinya akan mengirimkan kue cokelat. Seperti diketahui, tahun 2017 hanya akan menyisakan beberapa hari lagi.
"Jadi masih punya uang dalam 3 hari ini untuk belanja Rp 20 triliun ya Pak. Kalau bisa belanja, saya kirimkan kue cokelat," ujar Menteri Sri Mulyani disambut tawa Menteri Basuki di Four Season, Jakarta, Rabu (27/12).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
Namun, Menteri Sri Mulyani mengatakan, posisi belanja Kementerian PUPR saat ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sri Mulyani mengingatkan, kementerian dan lembaga tetap cermat membelanjakan anggaran yang telah dialokasikan.
Prioritas APBN tidak boleh mengesampingkan kebutuhan belanja untuk masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Saya katakan APBN itu diprioritaskan dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur tanpa mengesampingkan belanja lainnya seperti belanja sosial masyarakat miskin dan belanja untuk meningkatkan kualitas SDM seperti pendidikan dan kesehatan," jelasnya.
"Jadi silakan belanja tapi belanja yang baik. Silakan menggunakan anggaran tapi untuk kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya untuk masyarakat bisa menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial di Indonesia," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaBasuki mengaku, secara pribadi sudah meminta hal tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaSri Mulyani melaporkan APBN mengalami surplus Rp22,8 triliun hingga 15 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan merampungkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya