Bisnis Energi Baru Terbarukan di China Melejitkan Kekayaan Para Orang Terkaya

Merdeka.com - Hurun Rich List mencatat pengusaha atau miliarder China dari bisnis energi hijau mengalami lonjakan kekayaan lebih dari 20 persen. Ini terjadi karena China memiliki tujuan dekabornisasi (bebas karbon) pada 2060.

8 Dari 10 miliarder dengan pertumbuhan kekayaan tercepat tercatat terlibat dalam bisnis energi terbarukan. Termasuk pendiri dari perusahaan baterai CATL Zeng Yuqun dengan kekayaan sebesar USD 47,4 miliar (Rp 674,8 triliun).

Kemudian CEO perusahaan manufaktur BYD Wang Chuanfu dengan kekayaan sebesar USD 22 miliar (Rp 313,2 triliun).

"Ledakan pengusaha energi baru, dipicu oleh target pengurangan karbon, serta sederetan daftar baru perusahaan teknologi mendorong Hurun Rich List China tahun ini ke rekor tertinggi, menambahkan lebih dari 20 persen dalam kekayaan individu ataupun total kekayaan," ujar penerbit Hurun Rich List, Rupert Hoogewerf, dilansir dari Fortune, Senin (1/11).

Untuk pertama kalinya dalam tahun ini, pengusaha dari Hong Kong, Makau, dan Taiwan juga masuk dalam Hurun Rich List. Masuknya pengusaha tersebut ke dalam daftar menyumbang sekitar sepertiga dari pertumbuhan kekayaan pada 2021.

Saat ini, Hurun Rich List melacak sebanyak 2.918 individu memiliki total kekayaan sebesar USD 5,3 triliun (Rp 75.481 triliun).

Posisi pertama dalam Hurun Rich List ditempati oleh Zhong Shanshan yang merupakan pendiri perusahaan air minum kemasan Nongfu Spring. Ia memiliki kekayaan sebesar USD 60,5 miliar (Rp 861,3 triliun).

Kekayaan Zhong mengalami lonjakan pada tahun lalu setelah perusahaannya mengumpulkan USD 1 miliar (Rp 14,2 triliun) dalam IPO Hong Kong September lalu.

Sementara itu, pendiri perusahaan induk TikTok ByteDance Zhang Yiming yang masih berusia 38 tahun berhasil melipatgandakan kekayaannya tahun lalu menjadi USD 52,8 miliar (Rp 751,8 triliun). Alhasil, Zhang menjadi orang terkaya kedua di China.

Investasi Energi Baru Terbarukan Primadona Masa Depan

Dalam pertemuan Conference of the Parties (COP) 26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, UK, Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia telah memiliki aturan tentang nilai ekonomi karbon. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan disahkannya Perpres tersebut menjadikan Indonesia penggerak pertama (first mover) penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pemerintah sangat memahami bahwa untuk mencapai target NDC diperlukan inovasi-inovasi instrumen kebijakan. Penetapan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan NZE 2060 sebagai bagian dari ikhtiar menuju Indonesia Emas tahun 2045," kata Febrio dikutip dari kemenkeu.go.id, Jakarta, Selasa (2/11).

Lewat pemanfaatan first mover advantage, Indonesia akan menjadi acuan dan tujuan investasi rendah karbon di berbagai sektor pembangunan baik di sektor energi, transportasi, maupun industri manufaktur. Harapannya, investasi hijau global akan berlomba menuju Indonesia disamping sebagai suatu kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan berbiaya rendah hijau global.

Industri-industri berbasis hijau akan menjadi primadona investasi masa depan. Industri kendaraan listrik dan sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, dan angin akan menjadi pendongkrak ekonomi. Sekaligus memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia serta menyerap tenaga kerja yang berkeahlian tinggi.

"Ini merupakan kesempatan emas untuk mensejajarkan bangsa Indonesia dengan negara-negara lain dan di saat yang sama mampu menjaga warisan bumi Indonesia yang sehat dan berkelanjutan yang dipinjamkan oleh anak cucu kita," jelas Febrio.

Febrio melanjutkan instrumen NEK ini menjadi bukti kolaborasi dan kerja sama multipihak yang sangat baik. Ini sekaligus menjadi momentum bagi first mover advantage penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Reporter: ShaniaSumber: Liputan6