Follow
BKPM akui keluarkan izin investasi untuk penyedia aplikasi online
Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan perusahaan penyedia aplikasi online sudah memiliki izin Penanaman Modal Asing (PMA) dari BKPM berupa izin portal web yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, BKPM juga mengimbau agar perusahaan tersebut harus bekerja sama dengan perusahaan transportasi umum untuk bisa beroperasi.
"Jadi kami sudah menjelaskan bahwa kalau mereka mengadakan kerja sama dengan perusahaan transportasi itu harus transportasi umum. Kamu mau kendaraan umum, jangan kamu bilang tidak kendaraan umum, tapi bertindak sebagai kendaraan umum," ujar Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis di gedung BKPM, Jakarta, Rabu (16/3).
Dia menambahkan, tidak adanya kantor tetap dari perusahaan di Indonesia tidak jadi masalah bagi BKPM untuk mengeluarkan izin portal web. Menurut dia, yang terpenting perusahaan tersebut harus memiliki alamat kantor yang jelas.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendorong Perusda MBS untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Bagaimana Kemnaker dorong perusahaan bantu UMKM? 'Kita dorong perusahaan-perusahaan lain melakukan hal yang sama, yakni mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM,' ucapnya.
-
Kenapa BPH Migas berkolaborasi dengan Pemprov Jambi? Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,' paparnya.
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jadi tidak mesti mendirikan kantor kan, jadi mereka sewa bulan ini ada di mana, di Kuningan, 6 bulan lagi pindah ke Jalan Thamrin kan boleh saja, tapi pasti ada alamat mereka," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan merekomendasikan pemblokiran aplikasi Uber Taxi dan GrabCar. Rekomendasi itu ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Namun, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara enggan memenuhi rekomendasi tersebut. Ketimbang memblokir, dia mendorong penerbitan aturan main untuk perusahaan penyedia aplikasi transportasi online.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Untuk tahap awal, lapangan udara tersebut masih bersifat VVIP sebagai tempat pendaratan pesawat presiden dan untuk kepentingan IKN.
Baca Selengkapnya
Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Ini alasan Teten ingin UKM berani IPO di Bursa Efek Indonesia.
Baca Selengkapnya
Layanan Contact Center OSS berhasil membawa Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyabet Merdeka Award.
Baca Selengkapnya
Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca Selengkapnya
Peluang pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaan akan semakin terbuka lebar
Baca Selengkapnya
Pengembangan & implementasi SPRINT untuk perizinan kepengurusan BPR dan BPRS merupakan langkah awal memperluas layanan perizinan secara elektronik kepada BPR.
Baca Selengkapnya
PaDi UMKM hadirkan sistem pembayaran yang efisien untuk transaksi yang lebih mudah.
Baca Selengkapnya
Bank DKI terus berupaya memperluas jangkauan produk dan layanan kredit segmen konsumer melalui berbagai kolaborasi dengan pihak ketiga.
Baca Selengkapnya
KCIC memastikan transaksi bisnis perusahaan sebagian besar dilakukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
BRI mengakses pendanaan melalui alternative funding, salah satunya melalui Initial Public Offering (IPO). Sebagai upaya meningkatkan level nasabah korporasi.
Baca Selengkapnya