Follow
BKPM bakal cari solusi soal dualisme pengelolaan Batam
Merdeka.com - Kondisi melemahnya gejolak ekonomi Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia jadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Kawasan yang pernah digadang-gadang sebagai pintu masuk ekonomi di kawasan utara Indonesia itu tengah mengalami konflik dualisme antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengaku masih mencari solusi masalah pengelolaan tersebut. Solusi tersebut akan memberikan kepastian untuk para investor.
"Supaya tidak terjadi. Yang pasti kalau di Batam itu, kita sedang membenahi pengelolaan. Jadi dengan pengelolaan itu setidaknya memberikan kepastian bagi investor yang baru dan yang akan masuk. Tapi tentu kita akan tangani secepatnya," ujar Franky di Hotel Grand Mercure di Jakarta, Senin (22/2).
-
Bagaimana solusi yang ditawarkan? Dari depo ini sosialisasi mengolah sampah dari rumah masih belum maksimal. Di depo pun masih banyak yang membuang secara tercampur organik dan non organik,' katanyaBelakangan, sampah yang menumpuk kemudian tetap dibuang di Piyungan namun dengan skala yang amat terbatas. Pembuangan hanya dilakukan saat masa darurat, di area yang sudah disiapkan secara khusus.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Bagaimana BP Batam siapkan relokasi? “Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,“ ujar Muhammad Rudi.
-
Bagaimana cara BKPM mencapai target Indonesia Emas? Untuk mencapai pertumbuhan itu, maka hilirisasi sebagai dongkrak yang efektif. Bahlil juga menuturkan, pemerintah sudah membuat desain besar di berbagai sektor untuk hilirisasi. Di antaranya, minyak dan gas, mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.'Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik,' imbuhnya.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
Franky mengaku tak ada investor yang hengkang dari Batam. Bahkan, kata dia, beberapa investasi di Batam bakal diperluas.
"Waktu tahun lalu kira-kira bulan November-Oktober saya kesana, 20 perusahaan lebih saya ketemu dan tidak ada yang hengkang. Justru mereka sedang melakukan perluasan," kata dia.
BKPM mengaku saat ini tengah mencari solusi soal pengelolaan yang mampu memberi stimulus bagi para investor. Kendati demikian, BKPM belum bisa memastikan pembubaran Badan Pengelolaan (BP) di wilayah Batam sendiri.
"Saya kira ini kan isunya pengelolaan, kalau pengelolaan dibereskan pasti itu akan menarik. Tunggu nanti (pembubaran), pengelolaan yang lebih baik," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bank Tanah merupakan Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
Baca Selengkapnya
Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum provokator yang memecah belah masyarakat.
Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN kaji opsi paling memungkinkan mendatangkan investor baru untuk perusahaan ini.
Baca Selengkapnya
Pemkot Tarakan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Baca Selengkapnya
Langkah penyelamatan 4 perusahaan ini tergantung separah apa kondisinya.
Baca Selengkapnya
Sementara KEK baru di Morowali, Sulawesi Tengah akan ada pengembangan nikel yang juga melibatkan PT Vale Indonesia Tbk.
Baca Selengkapnya
Penilaian kinerja PTSP dan PPB ini diterapkan terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.
Baca Selengkapnya
Kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan UMKM akan terus dikembangkan.
Baca Selengkapnya
Wilayah Batam, secara geografis terletak di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
Baca Selengkapnya
Transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca Selengkapnya
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
Cak Imin berharap agar PKB dan PPP menjadi solusi untuk bangsa dan negara Indonesia.
Baca Selengkapnya