BKPM belum bisa penuhi permintaan Menteri Susi
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus mencari beragam cara untuk menghukum PT Pusaka Benjina Resources (PBR) lantaran kapal milik perusahaan tersebut disebut-sebut melakukan perbudakan terhadap sejumlah ABK nya dan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Benjina, Maluku.
Kali ini Menteri Susi mengirimkan selembar surat yang ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Isinya, Menteri Susi meminta BKPM mencabut izin usaha PT PBR. Namun BKPM meminta Susi memberikan bukti valid sebelum mencabut izin usaha PT PBR.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis Azhar menuturkan, surat Susi untuk membekukan izin usaha PBR tidak dilengkapi lampiran. Sehingga sulit bagi pihaknya memenuhi permintaan Susi.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Siapa yang mengajak boikot di Sumatera Utara? Melansir dari laman BBC, sebuah organisasi yang cukup populer untuk mengajak menolak produk Israel ialah Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) Indonesia.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Bagaimana gerakan boikot ini dilakukan di Sumatera Utara? Strategi boikot ini untuk memberikan rasa akuntabilitas bahwa perusahaan-perusahaan yang mendukung bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Isreal.
-
Apa yang diusulkan oleh Siti Sukaptinah dalam BPUPKI? Sedangkan peran Sukaptinah lebih menekankan pentingnya membahas isu peran perempuan dalam Islam dan masyarakat, termasuk pembatasan poligami serta perluasan kesempatan belajar bagi anak perempuan.
-
Dimana PPPK bekerja di Sumut? Pada umumnya, PPPK ditempatkan untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah jabatan atau posisi tertentu di lingkungan pemerintah.
"Surat (Menteri Susi) ke kami itu satu lembar tanpa ada lampiran. Jadi itu yang kami klarifikasi apa yang dimaksud permintaan pencabutan, mana dokumen pendukuNgnya, ini yang kita mintakan," kata Lubis di Jakarta, Kamis (23/4).
Tidak mudah membekukan izin usaha sebuah perusahaan. Terlebih dikhawatirkan bakal mengganggu iklim investasi di Indonesia.
"Kami kan BKPM mempromosikan investasi tapi kita juga sadar perusahaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan di republik ini," jelasnya.
Sesungguhnya, kata dia, PT PBR bisa disebut tidak lagi beroperasi. "Seluruh kapal sudah dicabut izinnya. Jadi secara de fakto mereka sudah tak operasi," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK Cabut izin Usaha PT BPR Sembilan Mutiara, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
Baca SelengkapnyaOJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).
Baca SelengkapnyaIzin sudah dicabut sejak 12 September 2023 karena perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaPenyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaOJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, Supian hadi ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2019 silam.
Baca SelengkapnyaKepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi memberikan penjelasan. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus disampaikan.
Baca SelengkapnyaKesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaDirinya juga bersurat ke Majelis Takim PKB agar rasa keberatannya dapat diselesaikan.
Baca SelengkapnyaPencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.
Baca Selengkapnyasurat perbaikan terkait pengunduran diri Firli Bahuri dari Ketua KPK sedang diproses
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti surat supervisi yang diajukan Polda Metro Jaya tentang dugaan pemerasan Firli Bahuri
Baca Selengkapnya