BKPM promosikan proyek KPBU RSUD di Gorontalo Rp 841,8 M ke investor

Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dalam Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Hasri Ainun Habibie (HAH) Gorontalo.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Parulian Hutapea mengatakan ini merupakan pengembangan proyek rumah sakit yang menjadi rujukan provinsi (tipe B) dengan nilai investasi sebesar Rp 841,8 miliar.

"Ini adalah peran pemerintah dan ditawarkan kepada swasta untuk bekerja sama membangun. Karena pemerintah punya keterbatasan untuk langsung bangun menginvestasikan modal untuk membangun proyek tersebut, pemerintah akan menawarkan skema pola kerja samanya pembagian risiko antara pemerintah dan swasta," ungkapnya di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu (18/7).

Tamba mengatakan, pemerintah akan menyerahkan proyek dan pengoperasiannya kepada pihak swasta atau investor dalam waktu tertentu. Adapun mekanisme pengambilan investasi berasal dari pembayaran ketersediaan layanan availability payment (AP) yang bersumber dari APBD Provinsi Gotontalo dengan masa konsesi selama 20 tahun.

"Nanti dari situ ya pemerintah dan swasta bisa melihat bagaimana untuk mengoperasikan proyek tersebut dan pengoperasiannya diberikan kepada swasta dalam waktu tertentu yang disebut masa konsesi, dan selama masa konsesi itulah swasta mengoperasikan dan memaintenance yang membangun. Setelah masa konsesi investasi swasta sudah kembali, swasta wajib mentransfer itu kembali menjadi aset Pemerintah RI," bebernya.

Dia menambahkan, market sounding ini juga merupakan forum komunikasi antara pemerintah dengan calon investor yang sekaligus untuk mendapatkan feedback terhadap penyempurnaan model kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah.

"Saya ingin sedikit menjelaskan bahwa ini bukan peran dalam rangka menjual aset pemerintah kepada swasta. Tidak ada disini aset pemerintah yang dijual kepada swasta, ini adalah bentuk pola kerjasama investasi saja win win solution," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Idris Rahim mengatakan, proyek pengembangan RSUD dr HAH merupakan bagian dari upaya memajukan sektor kesehatan Provinsi Gorontalo dan telah dituangkan ke dalam RPJMD Gorontalo 2017-2022. Dengan demikian, dirinya pun berterimakasih kepada pemerintah melalui Market Sounding Proyek KPBU dalam pengembangan RSUD dr HAS.

"Saya atas nama pemerintah mengucapkan terimakasih yang telah mengundang kami skema kerjasama untuk penyediaan infrastruktur RSUD dr HAH. Bahwa kalau kita melihat proporsi anggaran kita di gorontalo sektor pendidikan 20 persen sektor kesehatan 10 persen dari anggaran kemudian gaji dan tunjangan kurang lebih 40 persen. Jadi 30 persen ini kita bagi kesemua perangkat daerah. Oleh karenanya untuk pengembangan infrastruktur dari RSUD untuk lebih berkualitas dalam rangka meningkatkan drajat kesehatan tentunya," ungkapnya.

"Kalau kita mengharapkan dana APBN tidak cukup sehingga pemerintah daerah bekerjasama dengan bappenas bpkm melakukan prakarsa memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui KPBU," sambung dia.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf juga turut menyampaikan komitmen dan dukungan terhadap proyek KPBU dalam pengembangan pembangunan rumah sakit di Gorontalo. "Selaku ketua DPRD saya menyampaikan kehadiran kami di sini dalam posisi yang pertama saya ingin mensupport dan mengapresiasi kegiatan KPBU ini. DPRD mendukung sepenuhnya kegiatan ini," imbuhnya.

Dalam acara ini juga hadir 100 peserta yang meliputi investor yang bergerak di bidang perusahaan penyediaan alat kesehatan, kontraktor, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan serta asosiasi terkait.

Sebagai informasi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie (HAH), saat ini merupakan rumah sakit tipe D. RSUD ini direncanakan sebagai rumah sakit rujukan Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, RSUD dr HAS perlu dilengkapi fasilitas dan peralatan kesehatan yang lengkap dan tenaga medis yang memadai, khususnya untuk mendukung program universal coverage melalui jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2019.