BKPM sebut negosiasi Freeport berpengaruh pada iklim investasi RI

Merdeka.com - Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno berharap agar perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia berjalan dengan baik. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada iklim investasi dalam negeri.

"Kami harapkan negosiasi Freeport dengan pemerintah bisa hasilkan solusi terbaik. Keberhasilan negosiasi akan pengaruhi pandangan investor terkait iklim berusaha di Indonesia," kata Riyatno pada seminar iklim usaha Indonesia di Jakarta, Rabu (11/10).

Menurutnya, dengan hasil negosiasi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak, maka investor lain juga akan merasa tenang terhadap investasinya ketika melihat hasil perundingan tersebut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memaparkan lima keluhan utama investor yang menanamkan modal di Indonesia. Keluhan utama para investor adalah regulasi yang kerap berubah.

"Ada sekitar 43.000 peraturan mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga hingga Peraturan Daerah itu berubah terus tanpa transisi lebih dahulu. Mungkin kompetensi kita dalam membuat kebijakan perlu diperbaiki," kata Tom, sapaan akrab Thomas Lembong, seperti dikutip Antara dalam acara "Investment Outlook" terkait perkembangan kawasan industri terintegrasi di Jakarta, Selasa (10/10).

Mantan Menteri Perdagangan itu menjelaskan keluhan selanjutnya adalah mengenai pajak. Menurut dia, pajak bukan sekadar tanggung jawab Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, melainkan tanggung jawab bersama.

Keluhan berikutnya, lanjut Tom, adalah mengenai izin kerja terutama bagi warga negara asing. Selain itu, urusan lahan yang perizinannya memakan waktu lama juga menjadi keluhan lainnya.