Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BKPM tetapkan 10 bidang usaha berhak dapat pengurangan pajak

BKPM tetapkan 10 bidang usaha berhak dapat pengurangan pajak gedung BKPM. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pemerintah menetapkan sepuluh bidang usaha berkategori investasi hijau atau green investment mendapatkan fasilitas pengurangan pajak (tax allowance). Itu seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

"Dengan penetapan fasilitas pajak ini, kami optimistis investasi bidang usaha yang masuk kategori investasi hijau akan meningkat," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani melalui keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu.

Adapun kesepuluh bidang usaha dimaksud adalah: tenaga panas bumi, industri pemurnian dan pengolahan gas alam, industri kimia dasar organik bersumber dari hasil pertanian (fragrance) dan industri lampu tabung gas (LED).

Orang lain juga bertanya?

Kemudian, pembangkit tenaga listrik, pengadaan gas alam dan buatan, penampungan penjernihan dan penampuang air bersih. Lalu, angkutan perkotaan ramah lingkungan, kawasan pariwisata, dan pengelolaan serta pembuangan sampah tidak berbahaya.

Kebijakan ini bakal disosialisasikan saat Tropical Landscape Summit (TLS) di Jakarta pada 27--28 April 2015.

"Kegiatan TLS ini cukup strategis untuk menginformasikan kebijakan tersebut sehingga realisasi investasi di bidang usaha yang masuk kategori investasi hijau akan meningkat," katanya.

Rencananya, kegiatan bertajuk "A Global Investment Opportunity" akan dihadiri sekitar seribu peserta dari kalangan dunia usaha dan organisasi nonpemerintah, baik lokal maupun internasional.

BKPM menargetkan investasi hijau di Indonesia bisa tumbuh 20 persen per tahun. Pada 2019 dipatok bisa mencapai USD 56 miliar atau sekitar Rp722,8 triliun. (mdk/yud)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Beda dengan Karaoke dan SPA, Tarif Pajak Pijat Refleksi Tak Boleh di Atas 10 Persen
Beda dengan Karaoke dan SPA, Tarif Pajak Pijat Refleksi Tak Boleh di Atas 10 Persen

Penyesuaian pungutan pajak ini merupakan komitmen pemerintah dalam pengembangan pariwisata di daerah.

Baca Selengkapnya
5 Strategi OJK Dorong Sektor Keuangan Penuhi Komitmen Ekonomi Hijau
5 Strategi OJK Dorong Sektor Keuangan Penuhi Komitmen Ekonomi Hijau

OJK persiapkan sektor keuangan untuk penuhi komitmen hijau Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru

Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi
Sri Mulyani Blak-blakan Indonesia Butuh Dana Rp4.000 Triliun untuk Transisi Energi

Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmikan Pasar Karbon Indonesia, Aturan Pajaknya Masih Dimatangkan
Jokowi Resmikan Pasar Karbon Indonesia, Aturan Pajaknya Masih Dimatangkan

Pemberlakuan pajak karbon bertujuan untuk memberikan alternatif kepada dunia usaha dalam upaya mengurangi emisi karbon.

Baca Selengkapnya
Terus Meningkat, Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan BRI Capai Rp787,9 Triliun 2024
Terus Meningkat, Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan BRI Capai Rp787,9 Triliun 2024

BRI berhasil terus meningkatkan portfolio pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing).

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Baca Selengkapnya
Kembangkan Kendaraan Listrik, Pemerintah Bakal Batasi Pembelian Hingga Beri Insentif ke Investor
Kembangkan Kendaraan Listrik, Pemerintah Bakal Batasi Pembelian Hingga Beri Insentif ke Investor

Pemerintah sedang menyusun perubahan aturan untuk dapat mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik.

Baca Selengkapnya
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Meningkatkan Literasi Keuangan dan Pengelolaan Dampak Perusahaan UMKM
Meningkatkan Literasi Keuangan dan Pengelolaan Dampak Perusahaan UMKM

Panduan yang diluncurkan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada momentum G20 inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya KEM.

Baca Selengkapnya
Seberapa Terjangkau Pajak Kendaraan Listrik? Ini Penjelasan Lengkapnya
Seberapa Terjangkau Pajak Kendaraan Listrik? Ini Penjelasan Lengkapnya

Simak detail pajak mobil listrik, mulai dari aturan hingga insentif yang membuat kendaraan ini kian diminati.

Baca Selengkapnya