Blak-blakan Menko Luhut soal peringkat investment grade S&P untuk RI

Merdeka.com - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, bercerita mengenai pertemuan dirinya dengan pejabat Standard and Poor's (S&P). Pertemuan ini terjadi sebelum S&P memberikan peringkat laik investasi (investment grade) pada Indonesia.

"Apakah pilkada Jakarta telah mengubah Indonesia menjadi radikal? Topik ini menjadi perhatian internasional. John Berisford, President of Standard and Poors Global Ratings (S&P), adalah salah satu yang menanyakannya langsung ketika kami bertemu di Washington bulan lalu. Pertanyaan tersebut saya jawab dengan, "tidak!"," beber Menko Luhut, Jakarta, Kamis (25/5).

Menko Luhut melanjutkan, bahwa strategi pembangunan pemerintah Indonesia saat ini tidak mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga pada kesetaraan. Hal ini penting karena radikalisme adalah buah dari kemiskinan dan ketidakadilan.

"Contoh program pemerataan yang sudah dijalankan pemerintah adalah pendistribusian dana desa ke lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia. Kesenjangan berhasil dikurangi, tapi pemerintah butuh uang untuk tetap terus menjalankannya," ujar Menko Luhut.

Salah satu jalan mendapatkan uang, katanya, adalah melalui investasi. Untuk dapat lebih dipercaya investor dunia, rating investment grade dari S&P menjadi penting untuk menurunkan biaya pinjaman atau cost of fund.

"Masalahnya, credit rating Indonesia bulan lalu masih BB+, hanya 1 notch di bawah investment grade," kata Menko Luhut.

Melihat kondisi tersebut, Menko Luhut kemudian menegaskan kepada John. "Jadi kalau kamu tidak kasih investment grade ke Indonesia, kamu sama saja membantu menghidupkan radikalisme di Indonesia. Mendengar itu, John kontan terloncat sembari berkata, 'Ok, I will evaluate.'," jelas Menko Luhut.

Menko Luhut berpendapat, saat ini Indonesia patut bersyukur karena minggu lalu akhirnya Indonesia memperoleh investment grade dari S&P, pertama sejak zaman Orde Baru tahun 1996.

Tidak hanya itu, lanjutnya, transformasi Indonesia juga ditandai dengan cadangan devisa yang tembus di atas USD 124 miliar, tertinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Laporan keuangan pemerintah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, pertama sejak 2002. Tentu ini semua hasil kerja keras pemerintah Indonesia dan banyak pihak.

"Satu hal yang sangat penting dari John, saya justru melihat bahwa orang asing saja bisa peduli dengan keutuhan Indonesia. Lantas bagaimana dengan kita sendiri?," pungkas Menko Luhut.