Follow
Blak-blakan Menteri Bambang soal sebab aturan TKDN belum berjalan optimal
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan penerapan aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam utilisasi produk dalam negeri.Meskipun demikian, dia mengakui masih ada kendala yang menghambat penerapan kebijakan ini di lapangan.
"Kalau sekarang TKDN belum terpenuhi, ada banyak sebab. Mungkin belum timbulnya rasa saling percaya antara pemakai dengan produsennya, masalah kepercayaan ini yang banyak jadi alasan," ungkapnya di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (23/8).
"Nanti akan kita lihat detail. Rasa trust ini yang harus dibangun," lanjut dia.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
Apa komitmen Kemenkumham dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia? Secara khusus, Yasonna memaparkan komitmen Kemenkumham mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Gimana caranya Kemendag lindungi industri tekstil? Yaitu melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
Hambatan lain, menurut Menteri Bambang, adalah belum tegasnya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan terkait TKDN. Ke depan aspek penegakan hukum atau law enforcement bakal lebih digencarkan lagi.
"Langkah pemerintah adalah memperkuat penegakkan TKDN. Harus ada sanksinya kalau syaratnya tidak terpenuhi. Itu yang saya lihat yang menyebabkan TKDN tidak sesuai harapan," jelas dia.
Pemerintah juga tentunya akan mendorong peningkatan sektor manufaktur, terutama yang bergerak produksi barang pengganti impor. Diharapkan dengan begitu, upaya pemenuhan TKDN dapat lebih kuat lagi.
"Dari kondisi TKDN ini harusnya bisa membuat kebijakan sektor apa yang harus didorong agar bisa seusai TKDN," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Baca Selengkapnya
TKDN merupakan instrumen yang penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Lanjut Mahfud, ada orang yang mau berinvestasi dengan prospek yang besar atau gede.
Baca Selengkapnya
Tak heran jika produksi barang nasional masih kalah dengan produk dari luar negeri.
Baca Selengkapnya
Alhasil, transformasi digital di Tanah Air tidak melahirkan ekonomi baru.
Baca Selengkapnya
Rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap PDB nominal suatu negara.
Baca Selengkapnya
Kemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah membentuk satgas berantas barang impor ilegal dengan masa kerja hingga akhir tahun.
Baca Selengkapnya