BLU Kesehatan Alami Lonjakan Pendapatan Selama Pandemi

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan komponen penerimaan negara lain selama masa pandemi ini mengalami penurunan. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) justru mengalami kenaikan, meski ini tidak terjadi di seluruh BLU.

Secara agregat terjadi kenaikan Rp 69,3 triliun total PNBP dari BLU atau 139 persen dari target awal. Namun ini didominasi oleh bidang kesehatan yang memang saat ini merupakan garda utama dalam menghadapi pandemi.

"Dan anggaran APBN yang begitu besar untuk kompensasi dan pembiayaan yang berhubungan dengan pandemi tentu yang menerima cukup besar adalah BLU bidang kesehatan," tutur Menteri Sri Mulyani dalam Rakor BLU 2021: BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi pada Jumat (19/3).

Rumpun BLU yang mengalami peningkatan tersebut, kata Menteri Sri Mulyani, adalah bidang kesehatan dengan kenaikan 11,4 persen selama masa pandemi 2020, dan BLU pengelolaan dana yang meningkat sebesar 191 persen. Sedangkan, BLU lain selama pandemi mengalami pukulan sama dengan sebagian besar sektor perekonomian.

Menurut Menteri Sri Mulyani, di bidang pendidikan terjadi penurunan 3,22 persen, bidang BLU barang dan jasa lainnya turun lebih dalam 19,19 persen, bahkan di bidang pengelolaan kawasan karena berhubungan dengan kegiatan ekonomi turun 9,5 persen.

"Saya ingin berterima kasih kepada banyak BLU karena melakukan banyak relaksasi dan penyesuaian atau adaptasi, sehingga bisa membantu masyarakat. Di bidang kesehatan jelas kerjanya meningkat karena layanan untuk pandemi Covid-19 yang begitu besar," ungkapnya.

Jumlah BLU selama pandemi Covid-19 juga terus mengalami peningkatan dengan saat ini mencapai 244 BLU. Total BLU tersebut terdiri dari 105 di bidang kesehatan, 101 pendidikan, 5 di kawasan dan 23 di bidang barang jasa lainnya, serta 10 BLU pengelola dana.

Dia menambahkan ketergantungan anggaran BLU terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami penurunan yang signifikan dalam delapan tahun terakhir. BLU saat ini dinilai semakin mandiri dalam menjalankan fungsinya.

Diungkapkannya, porsi PNBP terhadap keseluruhan anggaran BLU sebesar 53,7 persen pada 2021. Sedangkan 46,3 persen BLU masih tergantung dari APBN.

Kemudian pada 2020, porsi PNBP naik dari 53,7 persen menjadi 79,21 persen. Sementara, ketergantungan BLU terhadap APBN menurun menjadi 20,79 persen.

"Ini berarti BLU semakin mandiri karena profesionalisme dalam pengelolaan keuangannya menjadi baik," kata Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani Ingatkan Pengelolaan BLU Jangan Amburadul

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan agar Badan Layanan Umum (BLU) bisa dikelola dengan baik. Meski merupakan agensi atau lembaga non-profit jangan sampai pengelolaanya amburadul.

"Kalau kita disebut agensi yang non-profit bukan berarti kita memiliki budaya organisasi yang amburadul, seenaknya sendiri dan tidak profesional. Karena institusi apalagi yang namanya pelayanan masyarakat justru harus semakin memiliki profesionalisme dan tata kelola yang semakin baik," kata Menteri Sri Mulyani.

Dia mengatakan, pemerintah dalam hal ini terutama Kementerian Keuangan akan terus mengawal BLU sehingga bisa optimal menjalankan tujuannya. Kinerja BLU akan dikawal dan dipantau berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditandatangani.

"Saya harap tema BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi tidak hanya menjadi jargon dari rapat, tapi diterjemahkan dalam rencana bisnis atau anggaran dari masing-masing BLU yang kemudian dituangkan dalam kontrak kerja. Kontrak kerja ini bukan sekadar dokumen yang ditandatangani. Kita akan terus monitoring dan tracking karena kinerja BLU sangat penting bagi masyarakat," tuturnya.

Dalam Rakornas ini, para pimpinan BLU menandatangani Key Performance Indicator (KPI) sebagai bentuk komitmen mereka yang dituangkan dalam kontrak kinerja.

Jumlah BLU saat ini sebanyak 244 yang dikelompokkan dalam lima rumpun besar yaitu pendidikan, kesehatan, pengelolaan kawasan, penyediaan barang jasa lainnya, dan pengelolaan dana. Ratusan BLU ini, kata Sri Mulyani, bisa menciptakan sebuah populasi untuk menciptakan pembanding kinerja masing-masing BLU.

"Direktur atau dewan pengawas tidak bisa klaim terbaik karena kami bisa membandingkan berdasarkan kontrak kinerjanya. Bisa terjadi objektivitas dan kita akan kembangkan alat monitoring organisasi, sehingga bisa saling belajar dan tidak ada subjektivitas," jelas Menteri Sri Mulyani.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6