Follow
BNI angkat 2 komisaris dan 1 direksi baru, salah satunya pejabat OJK
Merdeka.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan perubahan susunan dewan komisaris dan direksi. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan memutuskan mengangkat Wahyu Kuncoro dan Joni Swastanto sebagai komisaris.
Wahyu Kuncoro saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi. Sementara, Joni Swastanto adalah Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, RUPS BNI telah menetapkan seorang direktur BNI baru. "RUPS ini juga menyetujui dan mengangkat Putrama Wahyu Setyawan sebagai Direktur," kata Direktur Utama BNI Achmad Baiquni di Jakarta, Kamis (10/3).
-
Apa yang BNI tingkatkan? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
-
Kapan BNI tingkatkan kredit? Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
-
Bagaimana OJK kembangkan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis;Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Kapan kebijakan baru BRI berlaku? Kebijakan ini akan berlaku efektif per Agustus 2024.
-
Apa saja upaya OJK untuk perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis;Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
Pengangkatan Wahyu Kuncoro dan Joni Swastanto sebagai Komisaris serta pengangkatan Putrama Wahyu Setyawan sebagai Direktur tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun berakhirnya masa jabatan Wahyu Kuncoro dan Joni Swastanto sebagai Komisaris serta Putrama Wahyu Setyawan sebagai Direktur adalah sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan.
Dengan demikian, susunan jajaran direksi dan komisaris adalah sebagai berikut.
Dewan Komisaris:
1. Hartadi A Sarwono (Komisaris Utama/Komisaris Independen),
2. Pradjoto (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen),
3. Anny Ratnawati (Komisaris Independen),
4. Pataniari Siahaan (Komisaris Independen),
5. Revrisond Baswir (Komisaris Independen),
6. Bistok Simbolon (Komisaris),
7. Wahyu Kuncoro (Komisaris),
8. Kiagus Ahmad Badarudsin (Komisaris),
9. Joni Swastanto (Komisaris).
Dewan Direksi:
1. Achmad Baiquni (Direktur Utama),
2. Suprajarto (Wakil Direktur Utama),
3. Rico Rizal Budidarmo (Direktur),
4. Herry Sidharta (Direktur),
5. Putrama Wahyu Setyawan (Direktur),
6. Anggoro Eko Cahyo (Direktur),
7. Adi Sulistyowati (Direktur),
8. Bob Tyasika Ananta (Direktur),
9. Imam Budi Sarjito (Direktur),
10. Panji Irawan (Direktur).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perubahan susunan pengurus Dewan Komisaris BTN disebabkan adanya pemberhentian dengan hormat alm Ahdi Jumhari Luddin dan M Yusuf Permana sebagai Komisaris.
Baca Selengkapnya
Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.
Baca Selengkapnya
Bank BJB kini menjadi salah satu pemegang saham pengendali Bank Bengkulu, setelah penyetoran modal sebesar Rp250 miliar untuk proses KUB.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR mendukung penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.
Baca Selengkapnya
Upaya yang dilakukan OJK di antaranya melalui pengembangan kompetensi, baik latihan self learning.
Baca Selengkapnya
RUPS LB ini diadakan dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
Baca Selengkapnya
Rosan menggantikan posisi Bahlil Lahadalia yang dilantik menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
Baca Selengkapnya
Tiga menteri baru adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Investasi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
Baca Selengkapnya
Keduanya dilantik pada 9 Agustus 2023 lalu oleh Mahkamah Agung.
Baca Selengkapnya
Basuki menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN.
Baca Selengkapnya
Progres pembangunan IKN sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN.
Baca Selengkapnya
Basuki justru berharap kepercayaan investor tetap tinggi kendati Bambang mundur. Sebab, IKN kini dipimpin oleh seorang menteri.
Baca Selengkapnya