Bocoran Dirut KAI soal Kepastian Impor KRL Bekas dari Jepang
Merdeka.com - Pemerintah hingga kini belum memutuskan soal impor KRL bekas dari Jepang. Mengingat adanya kebutuhan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menggantikan sejumlah trainset yang pensiun. Kabarnya, kepastian ini akan diputuskan dalam waktu dekat.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Didiek Hartantyo memberi sinyal kalau kepastian impor kereta bekas dari Jepang akan diputuskan dalam waktu dekat. Kendati, dia belum berbicara banyak mengenai rencana tersebut.
"Kan kemarin pak Wamen (Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo) sudah ngomong, tunggu habis Lebaran," ujarnya saat ditemui di Depok, Kamis (13/4).
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Dimana pabrik kereta terbesar di Asia Tenggara? Pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, PT Steadler INKA Indonesia (SII) di Banyuwangi mulai beroperasi.
-
Kapan IKN direncanakan beroperasi? Telkom Indonesia dan NEC Indonesia akan merumuskan strategi, roadmap, desain, dan implementasi Smart City untuk kota-kota di Indonesia dengan fokus pertama pada pengembangan di IKN yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2024.
-
Kapan kereta api mulai dialihkan? Sejumlah perjalanan kereta api mulai pukul 00.30 WIB pada lintas utara jawa, akan diputar perjalanannya melalui jalur selatan jawa.
-
Kapan kereta api di Surabaya dialihkan dari Jepang? Pada akhir September 1945, pegawai kereta api dan pejuang berhasil mengambilalih perkeretaapian di Surabaya dari tangan Jepang.
-
Kapan kereta api ini diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut akan membahas kembali mengenai kepastian impor KRL bekas dari Jepang.
"Untuk 2023 kemungkinan besar kita akan berdiskusi dengan BPKP dan Kementerian perindustrian dan perdagangan, untuk ada impor darurat pak mungkin sekitar 10-12 trainset, kita sedang kaji dan ktia akan bicarakan dengan BPKP dalam waktu dekat," ujarnya.
Menurutnya, langkah ini jadi solusi jangka pendek yang bisa diambil. Sementara, untuk solusi jangka menengah dan jangka panjang, tetap akan kembali mementingkan produksi dalam negeri.
"Jadi rasanya ktia akan lihat short term solution tapi medium term dan long terms solutionnya juga ktia dusun secara baik. Mungkin annti rencana produksi atau retrofit nanti tetap kita benahi di 2024 dan 2025," ungkapnya.
Bertemu BPKP
Lebih lanjut, pria yang karib disapa Tiko ini mengungkapkan akan bertemu dengan pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya untuk menentukan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
Selain itu, dia juga akan turut membahas dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Harusnya dalam minggu-minggu ini (diputuskan). Saya akan ketemu BPKP untuk diskusi dan nanti kita akan bahas dengan Kemenko Marves juga," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tanda tangan kontrak antara KAI Commuter dan pihak dari Jepang ditarget akan berlangsung pada Agustus-September tahun ini.
Baca SelengkapnyaTarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.
Baca SelengkapnyaKAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Baca SelengkapnyaSubsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.
Baca SelengkapnyaDwiyana melanjutkan, hingga saat ini juga belum ada tahap studi kelayakan.
Baca Selengkapnya3 trainset KRL impor baru ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2024-2025.
Baca SelengkapnyaLuhut tak banyak berbicara soal isu bahwa impor 3 KRL China ini merupakan jebakan utang dari pengadaan Kereta Cepat Whoosh.
Baca SelengkapnyaPengadaan 16 trainset kereta baru KAI Commuter menyiapkan anggaran hampir Rp4 triliun.
Baca SelengkapnyaSaat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaRisal juga menekankan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca SelengkapnyaSkema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca SelengkapnyaTerlebih, volume penumpang KRL Jabodetabek ke depan akan terus bertambah hingga mencapai 362 juta orang pada 2025.
Baca Selengkapnya