Bonus demografi RI jadi tantangan pangan pemerintah
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron mengatakan masih ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah terkait ketahanan pangan. Sehingga, harus ada evaluasi dan solusi agar kebutuhan pangan bisa terpenuhi secara merata di seluruh Indonesia.
Herman menegaskan, hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo agar tidak ada yang main-main dalam kebijakan pangan, seperti yang diamanatkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan.
"Ini harus kita lakukan evaluasi dan mencari jalan yang tepat. Bagaimana kita melihat jauh ke depan bagaimana pangan kita. Ini semata-mata kita mengangkat isu yang krusial bahwa pangan adalah hak asasi manusia, harus sampai ke individu secara cukup, bergizi, dan seimbang," ujar Herman dalam FGD Evaluasi Pelaksanaan Pangan di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9).
-
Bagaimana cara Kementan menyelesaikan masalah pangan? Ini yang kita takutkan, dimana ancaman kekeringan, ada el nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,' jelasnya.
-
Mengapa Kementan menjaga ketahanan pangan? Kita harus menjaga ketahanan pangan karena bila terjadi krisis pangan akan melompat menjadi krisis politik,' ungkap Amran.
-
Apa tujuan utama Kementan dalam menangani potensi krisis pangan? Krisis pangan harus terus diwaspadai, mengingat produksi beras di tahun 2022 hanya sekitar 31,54 juta ton. Kondisi ini diprediksi cenderung stagnan di tahun 2023 karena adanya iklim ekstrem El-Nino. Hal ini menjadikan peningkatan produksi pangan khususnya padi dan jagung menjadi upaya - upaya yang wajib untuk dilakukan.
-
Apa yang menjadi kendala utama terkait pangan di Jakarta? 'Dari hasil survei, itu ternyata yang masih jadi kendala di Jakarta adalah persoalan pangan. Artinya, harga yang masih belum terjangkau oleh sebagian masyarakat,' tutur Suswono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024).
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
-
Apa yang sedang dikerjakan Kementan untuk memperkuat pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
Dia menjelaskan, ke depan Indonesia dihadapkan pada permintaan pangan yang makin tinggi karena dipicu laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapat, pergesaran seleran konsumsi, konversi lahan, perubahan iklim global, dan konflik kepentingan di beberapa belahan dunia.
Pada saat yang sama, pemerintah juga dihadapkan pada pendapatan yang tidak merata, dan juga kemiskinan. Sehingga pemerintah harus memikirkan bagaimana pembagian pangan ini bisa merata.
"Kita akan terus tumbuh dan Indonesia akan dikaruniai bonus demografi dengan usia produktif tinggi. Pada setiap negara jika usia produktif masyarakatnya tinggi, maka konsumsi akan lebih tinggi," imbuhnya.
Selain itu, antara konversi lahan dengan jumlah penduduk di Indonesia terjadi ketidakseimbangan. Herman mencatat, kondisi geografis daratan Indonesia hanya 190 juta hektare namun harus melayani 258 juta masyarakat. Sementara Australia daratannya sebesar 700 juta heltare tapi hanya melayani 24,5 juta penduduknya.
"Jadi di Australia, dibandingkan populasi dengan lahan saja sudah dipastikan daya tahan pangannya cukup tinggi. Tapi kalau Indonesia dengan kondisi geografis tersebut masih rentan dengan situasi pangan kita ke depan," jelasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan Maharani mengatakan siap mengawal sejumlah permasalahan pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan pentingnya diversifikasi dan kedaulatan pangan untuk membangun kemandirian pangan.
Baca SelengkapnyaDaud juga mengingatkan bahwa 7-16 persen penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kelaparan, meski sudah ada penurunan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, pompanisasi adalah jalan keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini.
Baca SelengkapnyaMenurut Alimin, sektor pertanian lebih penting dari pada sektor apapun karena masalah pangan selalu berkaitan langsung dengan keberpihakan negara pada petani.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo menurut Said perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto memiliki perhatian khusus terhadap sektor pertanian.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
Baca SelengkapnyaPuan juga menyinggung soal keberhasilan pembangunan IKN yang membutuhkan dukungan semua pemangku kebijakan.
Baca SelengkapnyaApakah Indonesia termasuk yang dilanda kerawanan pangan?
Baca SelengkapnyaMenjaga ketahanan pangan telah menjadi janji Presiden Prabowo Subianto di masa jabatannya.
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Wali Kota Tarakan Bustan menegaskan, perlu adanya upaya menggenjot produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Baca Selengkapnya