Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Adira Finance: Tak Semua Nasabah Dapat Akses DP Nol Persen

Bos Adira Finance: Tak Semua Nasabah Dapat Akses DP Nol Persen Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadeli. ©2018 Merdeka.com/Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan revisi POJK Nomor 29/POJK.05/2014 mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan terus bergulir. Regulator keuangan ini ingin menggairahkan industri multifinance (pembiayaan) untuk mengeluarkan aturan terkait uang muka atau down payment (DP) nol persen pembelian kendaraan bermotor.

Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance), Hafid Hadeli menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan untuk pemberian DP nol persen tersebut. Apalagi dalam aturan itu pelaku usaha yang memberikan harus memiliki kredit macet atau non performing loan (NPL) di bawah atau sama dengan satu persen.

"DP nol persen itu kan kalau aturannya dikaitkan dengan NPL. Sebetulnya kita bisa melalukan itu tapi diserahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Jadi apakah perusahaan itu mau bisa ikut atau tidak iya tergantung dari kebijakan menyetujui customernya," kata Hafid saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/11).

Orang lain juga bertanya?

Hafid mengatakan kemungkinan besar DP nol persen nantinya akan diberikan kepada customer-customer tertentu. Ini dilakukan untuk mengurangi tingkat risiko terhadap kredit macet, sehingga keuangan perusahaan diyakini akan tetap sehat.

"Ada customer-customer tertentu misalnya ya customer perusahaan. Perushaannya, perushaan bagus DP bisa nol persen. Tapi kalau custumer perorangan mungkin akan berisiko sekali untuk DP nol persen," katanya.

"Untuk beberapa nasabah khusus yang memang bagus bisa saja kita lakukan. Sesuai dengan risiko masing-masing," tutupnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Biaya Iklan dan Promosi Dipangkas, Pinjol Adakami Turunkan Suku Bunga
Biaya Iklan dan Promosi Dipangkas, Pinjol Adakami Turunkan Suku Bunga

Penyesuaian perlu dilakukan tidak hanya soal menurunkan bunga, namun perlu mempertimbangkan dampak keberlanjutan di waktu mendatang.

Baca Selengkapnya
PNM Tak Naikkan Bunga Kredit Pasca BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen, Ini Alasannya
PNM Tak Naikkan Bunga Kredit Pasca BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen, Ini Alasannya

Bank Indonesia yang memutuskan menaikkan suku bunga acuan di level 6,25 persen pada bulan April 2024.

Baca Selengkapnya
Jurus BRI Kelola NPL UMKM Tetap Rendah Dibawah Industri Perbankan Nasional
Jurus BRI Kelola NPL UMKM Tetap Rendah Dibawah Industri Perbankan Nasional

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Novita Hardini Usulkan Dana Abadi UMKM untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa
Novita Hardini Usulkan Dana Abadi UMKM untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa

Dana abadi ini bisa menjadi tonggak bagi pengembangan ekonomi desa tanpa membebani APBN, yang saat ini masih sangat diperlukan untuk berbagai program strategis.

Baca Selengkapnya
Sah, Adhi Persada Properti Lolos PKPU
Sah, Adhi Persada Properti Lolos PKPU

proses pemungutan suara/voting PKPU APP telah dilaksanakan pada Rabu (7/2) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya
Ternyata Tak Semua Pekerja Wajib Bayar Iuran Tapera, Ini Dia Kriterianya
Ternyata Tak Semua Pekerja Wajib Bayar Iuran Tapera, Ini Dia Kriterianya

Sedangkan, peserta yang tidak diwajibkan mengikuti program Tapera ialah karyawan atau pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum.

Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin Kaji Rumah DP 0 Rupiah jadi Program Nasional, Begini Skemanya
Anies-Cak Imin Kaji Rumah DP 0 Rupiah jadi Program Nasional, Begini Skemanya

Anies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.

Baca Selengkapnya
Pramono Anung Akui Rumah DP O Anies Sulit Dijalankan, Apa Solusinya?
Pramono Anung Akui Rumah DP O Anies Sulit Dijalankan, Apa Solusinya?

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.

Baca Selengkapnya
Saran Ombudsman: Iuran Tapera 3 Persen Semuanya Ditanggung Pekerja, Perusahaan Tak Perlu Terlibat
Saran Ombudsman: Iuran Tapera 3 Persen Semuanya Ditanggung Pekerja, Perusahaan Tak Perlu Terlibat

Pengenaan iuran bagi perusahaan untuk program Tapera juga berpotensi menganggu arus keuangan (cash flow).

Baca Selengkapnya
Direktur BRI: Hapus Kredit UMKM Bukan KUR Sedang Berjalan
Direktur BRI: Hapus Kredit UMKM Bukan KUR Sedang Berjalan

Penghapusan hak tagih kredit macet bukan hal baru bagi perseroan. Bank BRI di masa lalu telah beberapa kali melakukan hapus tagih.

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Lemah, Tapi Layanan Pay Later Malah Naik
Daya Beli Masyarakat Lemah, Tapi Layanan Pay Later Malah Naik

Kebutuhan segmentasi unbanked di Indonesia masih cukup besar.

Baca Selengkapnya
Sandiaga Uno: Harusnya Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera Tak Dipukul Rata ke Semua Pekerja
Sandiaga Uno: Harusnya Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera Tak Dipukul Rata ke Semua Pekerja

Sandiaga menekankan pentingnya mencari solusi tepat agar beban iuran tidak hanya ditanggung pekerja atau pemerintah semata.

Baca Selengkapnya