Bos AP II Pastikan Utang Garuda Indonesia Tak Ganggu Keuangan Perusahaan
Merdeka.com - Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin memastikan, utang Garuda Indonesia kepada AP II tidak akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Apalagi, Garuda Indonesia telah komitmen untuk melakukan pembayaran.
"Itu utang dagang, selama mereka bayar tidak masalah," kata Awaluddin usai konferensi pers, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (13/12)
Sementara saat disinggung mengenai besaran utang Garuda Indonesia, kepada AP II, Awaluddin tidak merincikan berapa besarannya. Dia hanya memastikan, bahwa burung besi berlogo biru itu tengah dalam proses melakukan restrukturisasi untuk selesaikan kewajiban bayarnya.
-
Bagaimana cara Prabowo-Gibran atasi utang? Sehingga, untuk bisa melunasi utang-utang tersebut, hal pertama yang harus dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengevaluasi pengolahan kebijakan fiskal.
-
Siapa yang pernah menjadi wartawan berprestasi dan komisaris Garuda Indonesia? Yenny Wahid memiliki cukup banyak sepak terjang dalam ranah berbeda-beda. Ia pernah menjadi wartawan berprestasi hingga komisaris Garuda Indonesia.
-
Bagaimana Garuda Mataram dikelola sekarang? Kini Garuda Mataram Motor dikendalikan Indomobil group, yang dimiliki keluarga Sudono Salim.
-
Bagaimana Garuda Indonesia selesaikan masalah delay? Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sulsel ini mengungkapkan sampai saat ini ada empat penerbangan jemaah haji menggunakan Garuda Indonesia yang mengalami delay. Ia menagih komitmen Garuda Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut.
-
Apa tujuan dari MUIP Garuda Fund? MUIP Garuda Fund yang dikelola oleh MUFG Innovation Partner (MUIP) merupakan inisiatif penempatan dana ventura oleh Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan Danamon sebesar USD 100 juta untuk para startup di Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Dewan Garuda? Tak ingin ketinggalan, Kolonel Barlian pun membentuk dewan bernama Dewan Garuda pada tanggal 26 Desember 1956.
Sebelumnya, Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menyepakati penyelesaian proses restrukturisasi kewajiban (utang usaha) terhadap PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Pertamina ( Persero ) sebagai bagian dari komitmen sinergitas BUMN dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Khususnya melalui dukungan terhadap akselerasi kinerja Garuda Indonesia sebagai national flag carrier.
Masa Pembayaran Utang Garuda Indonesia Diperpanjang 3 Tahun
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan, penyelesaian proses restrukturisasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama restrukturisasi antara Garuda Indonesia bersama dengan AP I, AP II, dan Pertamina dengan kesepakatan relaksasi pembayaran kewajiban Garuda Indonesia.
Yakni melalui perpanjangan waktu pembayaran kewajiban biaya operasional terhadap AP I, AP II dan Pertamina selama 3 tahun dari total outstanding kewajiban Perseroan yang tercatat hingga akhir Desember 2020 lalu terhadap ketiga entitas tersebut.
"Dirampungkannya proses restrukturisasi ini tidak terlepas dari peran serta Pemerintah melalui Kementerian BUMN RI dalam mendukung upaya akselerasi pemulihan kinerja Perseroan. Restrukturisasi ini tentunya kami harapkan dapat menunjang upaya penyehatan kondisi finansial Garuda Indonesia khususnya melalui optimalisasi performa likuiditas Perseroan dengan adanya dukungan dari AP I, AP II, dan Pertamina atas relaksasi periode waktu pembayaran kewajiban Perseroan," jelas Irfan dalam pernyataannya, Rabu (6/1).
Melalui restrukturisasi kewajiban tersebut, Garuda Indonesia optimis dapat semakin bergerak dinamis memaksimalkan langkah upaya pemulihan kinerja. Menyusul adanya kepastian untuk mewujudkan berbagai rencana strategis dalam memperkuat fokus bisnis secara berkelanjutan.
"Kami tentunya optimistis melalui sinergi ekosistem industri penerbangan yang semakin baik ini akan menjadi pondasi fundamental dalam mendukung keberlangsungan usaha yang lebih optimal bagi masa depan bisnis Garuda Indonesia ke depannya. Khususnya dalam memaksimalkan peran kami sebagai National Flag Carrier Indonesia guna menunjang geliat perekonomian dan pariwisata nasional," terang Irfan mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jakarta Lloyd punya utang sekitar Rp750 miliar. Jumlahnya pun beragam, ada yang ratusan juta hingga di atas Rp50 miliar.
Baca SelengkapnyaBesaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaGaruda Indonesia akan menerima sejumlah keuntungan jika bergabung dengan InJourney.
Baca SelengkapnyaKemampuan fiskal negara masih relatif kuat. Rasio penerimaan pajak yang berada pada level 10,2 persen pada 2023 juga masih mungkin untuk didongkrak ke depan.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaLuhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.
Baca SelengkapnyaPihaknya mengimbau kepada para wajib pajak di Deli Serdang, khususnya PT Angkasa Pura Aviasi segera melakukan pembayaran PBB sebelum batas waktu pembayaran.
Baca Selengkapnyaproses pemungutan suara/voting PKPU APP telah dilaksanakan pada Rabu (7/2) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca SelengkapnyaGaruda Indonesia Siapkan Dana Rp774 Miliar untuk Bayar Utang, Uangnya Dari Mana?
Baca Selengkapnya