Follow
Bos Apindo keluhkan UMP sering dijadikan alat politik saat Pilkada
Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan kebijakan ataupun aturan terkait perekonomian harus dikomunikasikan dua arah antara pengusaha dan pemerintah. Sehingga, para pengusaha bisa mengerti dan mengawal kebijakan tersebut.
Ketua Apindo Haryadi Sukamdani mengungkapkan pemerintah dan pengusaha harus bersinergi agar menghasilkan penerapan kebijakan publik dengan baik ke masyarakat. Namun, terkadang komunikasi pengusaha dan pemerintah berlangsung tidak baik saat pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, banyak kepala daerah yang menjanjikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), padahal belum dikomunikasikan dengan para pengusaha.
-
Kenapa Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah? Kita terus mendorong agar sistem pengupahan yang berkeadilan melalui skema Struktur dan Skala Upah dapat diterapkan di perusahaan
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Kenapa Kemnaker mendorong perusahaan menerapkan struktur dan skala upah? Penerapan Struktur dan Skala Upah sangat strategis untuk menciptakan suasana yang kondusif di perusahaan. Kondusifitas tersebut akan tercermin dari nilai upah pekerja/buruh yang merupakan konversi dari bobot jabatan/pekerjaannya.
"Contoh yang kurang baik yang kami hadapi adalah soal UMP. UMP ini dijadikan komoditas politik. Karena yang calon penguasa selalu isunya mau naikin UMP, tapi tidak pernah nanya sama kita," kata Haryadi di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (5/5).
Untuk itu, dia meminta kebijakan pemerintah yang menyangkut pengusaha harus dikomunikasikan terlebih dahulu termasuk, kondisi perekonomian Indonesia.
"Saya harap pemerintah bisa sharing apa yang terjadi pada ekonomi kami, karena kami kan hanya lihat sektor kami, tak bisa seluruh sektor. Kalau PPN sudah di atas target, itu artinya hal yang positif, coba dikomunikasikan kepada kami juga," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca Selengkapnya
Budi Gunawan menyebut UMP yang naik tinggi bisa berdampak buruk pada ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Kenaikan upah minimum ini lebih menitikberatkan pada kemampuan pelaku industri untuk memenuhi ketentuan tersebut.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca Selengkapnya
Kementerian Ketenagakerjaan turut melibatkan kelompok pengusaha, termasuk Apindo dan serikat terkait kenaikan UMP 2025.
Baca Selengkapnya
Shinta juga berharap agar polemik ini tidak turut berimbas terhadap iklim usaha.
Baca Selengkapnya
Shinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya
Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca Selengkapnya
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan demokrasi Indonesia terancam mati.
Baca Selengkapnya
Hasto mengaku partainya sudah gencar membangun komunikasi politik dengan parpol lain untuk membahas Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca Selengkapnya