Bos Bappenas Akui Banyak Produk Impor di Platform E-Commerce Dalam Negeri
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengingatkan bahwa perkembangan ekonomi digital salah satunya lewat e-commerce tetap harus dihadapi dengan hati-hati. Jangan sampai platform e-commerce dalam negeri justru dipenuhi oleh produk-produk impor.
Mantan Menteri Keuangan ini mengakui bahwa saat ini pertumbuhan barang impor di platform e-commerce masih cukup tinggi.
"Coba perhatikan barang konsumsi yang diimpor menjadi tinggi, pertumbuhannya sekarang lebih dari 20 persen. Salah satu alasan karena mereka ke e-commerce," kata dia dalam acara 'High Level Policy Round Table on Manufacturing Sector Review, di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (5/12).
-
Kenapa Kemenkumham mendukung penggunaan produk dalam negeri? Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
-
Apa aja produk tekstil impor yang Kemendag selidiki? Produk-produk tersebut di antaranya pakaian dan aksesori pakaian, kain, tirai, karpet, benang stapel, filamen benang (yarn), ubin keramik, evaporator kulkas dan pembeku (freezer), baja, kertas, lysine, pelapis keramik, dan plastik kemasan.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Apa saja jenis produksi yang ada? Beberapa jenis produksi antara lain adalah:
-
Kenapa impor tekstil dari China meningkat? Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyebut perang dagang antara kedua negara itu menyebabkan over kapasitas dan over supply di China, yang justru malah membanjiri Indonesia.
Padahal jika diperhatikan, produk-produk impor tersebut sebenarnya dapat dihasilkan di dalam negeri oleh pelaku industri dalam negeri. "Kapan-pun Anda ke e-commerce, anda bisa menemukan dengan mudah produk impor. Bahkan produk yang bisa kita buat. Bukan produk yang terlalu rumit yang tidak bisa diproduksi Indonesia," jelasnya.
Karena itu, dia mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan industri dalam negeri sehingga dapat menekan jumlah produk impor. "Jadi kita harus memastikan bahwa kita dapat mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi digital, dengan menggunakan produk lokal."
"Juga mengoptimalkan suplai dari industri lokal untuk pengadaan pemerintah, saya pikir sudah tahu bahwa di Indonesia ada kebijakan TKDN," sambungnya.
Berbagai upaya revitalisasi industri akan terus didorong, sehingga industri domestik baik berskala besar maupun IKM dapat menghasilkan produk berkualitas serta mampu bersaing.
"Jadi bukan hanya soal menambah presentase (penggunaan bahan lokal), tapi lebih dari itu merevitalisasi manufaktur hingga ke level IKM. Jika kita tidak punya industri kecil dan menengah yang kuat, maka kita akan sulit bersaing dengan negara seperti Jepang, Taiwan, dan Korea yang mengembangkan kapasitas industri tidak hanya perusahaan besar tapi juga usaha kecil dan menengah," tegasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendag menyebut saat ini marak warga negara asing yang berdagang di mal, pusat perbelanjaan atau pusat grosir besar.
Baca SelengkapnyaBanjirnya impor ilegal di Indonesia menjadi penyebab lesunya produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut Mendag Zulkifli, tim tersebut bekerja sama dengan lembaga terpercaya, yang melakukan penyelidikan secara diam-diam.
Baca SelengkapnyaSepinya pembeli pedagang Pasar Tanah Abang jadi perhatian pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta masyarakat sadar masalah ini berbahaya.
Baca SelengkapnyaDengan murahnya barang impor itu, banyak pelanggan beralih. Alhasil, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan pada permintaan tadi.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaAda selisih sebesar USD2,94 miliar atau sekitar Rp43 triliun ini menunjukkan adanya impor yang tidak tercatat oleh BPS.
Baca SelengkapnyaPemerintah China memiliki dukungan yang penuh kepada para pelaku usahanya.
Baca SelengkapnyaPasalnya, harga barang impor yang dijual social commerce jauh lebih murah ketimbang produksi UMKM lokal.
Baca SelengkapnyaPengenaan bea masuk hingga 200 persen ini juga telah dirundingkan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
Baca Selengkapnya