Bos Bapennas Sebut Banyak Pemerintah Daerah Tak Konsisten soal Data Penduduk Miskin
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan terdapat manipulasi data terkait penduduk miskin yang dilakukan oleh beberapa daerah.
"Lagi-lagi ini soal data kalau terkait sistem perlindungan sosial," katanya dalam sambutan Rakorbangpus 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa (11/5).
Suharso mengatakan, banyak pemerintah daerah yang tidak menyampaikan secara jujur terkait data jumlah penduduk miskin di daerahnya karena ingin dianggap telah sukses menurunkan tingkat kemiskinan.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Apa program Pj Gubernur Sulsel untuk mengatasi kemiskinan? 'Menanam pohon itu bukan hanya yang biasa saja, tapi harus menanam pohon yang produktif, berbuah dan bisa dikonsumsi.' 'Itu sudah benar kita melakukan penghijauan menanam pisang, nangka dan sukun,' kata Bahtiar dalam sambutannya, di HUT Bantaeng Ke-769 tahun, di Kantor DPRD Kabupaten Bantaeng, Kamis (7/12).
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
"Soal data terkait sistem perlindungan sosial banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu dikurangi," katanya.
Kemudian Suharso menuturkan ketika pemerintah pusat ingin membagikan bantuan sosial (bansos), secara tiba-tiba pemerintah daerah mengatakan jumlah penduduk miskinnya bertambah.
"Ketika ada pembagian bansos daerah mengatakan jumlah orang miskin itu bertambah. Itu bukan hanya dalam masa pandemi ini sebelumnya juga terjadi," ujarnya.
Padahal menurut Suharso, akurasi dan kelengkapan data terkait jumlah penduduk miskin sangat penting dalam menentukan langkah dan kebijakan pemerintah. "Akurasi dan kelengkapan data kemudian memperbarui data itu sedemikian rupa itu menjadi penting," tegasnya.
Minta Data Diperbaharui
Oleh sebab itu, Suharso meminta agar data mengenai jumlah penduduk miskin dapat terus diperbaharui dan menjadi perhatian utama oleh setiap pemerintah daerah agar dapat disesuaikan dengan penyaluran bansos.
Suharso juga berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi berbagai macam persoalan terutama terkait data jumlah penduduk miskin.
"Kita harus bersama-sama membasmi kemiskinan mendekati nol pada 2024. Ini yang harus kita tekan bahkan sampai dengan nol," ujarnya.
Hal itu harus dilakukan mengingat pemerintah memiliki target untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga mendekati nol pada 2024 mendatang.
Di sisi lain, dia mengatakan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan potensi terjadinya pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 2 juta orang pada akhir 2020 dibandingkan 2019.
Suharso menyebutkan outlook tingkat kemiskinan pada tahun ini sebesar 9,7 persen sampai 10,2 persen dengan target penurunan tingkat kemiskinan di level 9,2 persen hingga 9,7 persen untuk 2021.
"Tahun ini kita berharap bisa menekannya menjadi 9 persen bahkan 8,5 persen tetapi mungkin ada penambahan. Mudah-mudahan tidak kembali ke dua digit karena itu benar-benar pekerjaan yang berat pada 2021," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak kepala daerah yang memanipulasi data stunting agar dapat hadiah dari pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaPenjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaMenteri Sosial menyebutkan selama ini kementerian terkait dan instansi atau lembaga bergerak dalam pendampingan keluarga miskin menggunakan data berbeda.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten terus berupaya melakukan percepatan pengentaskan kemiskinan di Trenggalek dengan program yang lebih efektif.
Baca SelengkapnyaGanjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaProgram bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca Selengkapnya