Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Bapennas Sebut Banyak Pemerintah Daerah Tak Konsisten soal Data Penduduk Miskin

Bos Bapennas Sebut Banyak Pemerintah Daerah Tak Konsisten soal Data Penduduk Miskin Kemiskinan kota meleset. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan terdapat manipulasi data terkait penduduk miskin yang dilakukan oleh beberapa daerah.

"Lagi-lagi ini soal data kalau terkait sistem perlindungan sosial," katanya dalam sambutan Rakorbangpus 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa (11/5).

Suharso mengatakan, banyak pemerintah daerah yang tidak menyampaikan secara jujur terkait data jumlah penduduk miskin di daerahnya karena ingin dianggap telah sukses menurunkan tingkat kemiskinan.

Orang lain juga bertanya?

"Soal data terkait sistem perlindungan sosial banyak daerah ketika ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu dikurangi," katanya.

Kemudian Suharso menuturkan ketika pemerintah pusat ingin membagikan bantuan sosial (bansos), secara tiba-tiba pemerintah daerah mengatakan jumlah penduduk miskinnya bertambah.

"Ketika ada pembagian bansos daerah mengatakan jumlah orang miskin itu bertambah. Itu bukan hanya dalam masa pandemi ini sebelumnya juga terjadi," ujarnya.

Padahal menurut Suharso, akurasi dan kelengkapan data terkait jumlah penduduk miskin sangat penting dalam menentukan langkah dan kebijakan pemerintah. "Akurasi dan kelengkapan data kemudian memperbarui data itu sedemikian rupa itu menjadi penting," tegasnya.

Minta Data Diperbaharui

Oleh sebab itu, Suharso meminta agar data mengenai jumlah penduduk miskin dapat terus diperbaharui dan menjadi perhatian utama oleh setiap pemerintah daerah agar dapat disesuaikan dengan penyaluran bansos.

Suharso juga berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi berbagai macam persoalan terutama terkait data jumlah penduduk miskin.

"Kita harus bersama-sama membasmi kemiskinan mendekati nol pada 2024. Ini yang harus kita tekan bahkan sampai dengan nol," ujarnya.

Hal itu harus dilakukan mengingat pemerintah memiliki target untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga mendekati nol pada 2024 mendatang.

Di sisi lain, dia mengatakan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan potensi terjadinya pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 2 juta orang pada akhir 2020 dibandingkan 2019.

Suharso menyebutkan outlook tingkat kemiskinan pada tahun ini sebesar 9,7 persen sampai 10,2 persen dengan target penurunan tingkat kemiskinan di level 9,2 persen hingga 9,7 persen untuk 2021.

"Tahun ini kita berharap bisa menekannya menjadi 9 persen bahkan 8,5 persen tetapi mungkin ada penambahan. Mudah-mudahan tidak kembali ke dua digit karena itu benar-benar pekerjaan yang berat pada 2021," katanya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bappenas Bongkar Modus Kepala Daerah Manipulasi Data Stunting Demi Dapat Insentif
Bappenas Bongkar Modus Kepala Daerah Manipulasi Data Stunting Demi Dapat Insentif

Banyak kepala daerah yang memanipulasi data stunting agar dapat hadiah dari pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa

Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya
Jawaban Heru Budi soal Isu 90 Persen Penyandang Disabilitas Belum Dapat Bansos
Jawaban Heru Budi soal Isu 90 Persen Penyandang Disabilitas Belum Dapat Bansos

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Selengkapnya
Mensos Akui Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Dorong Penggunaan Data Tunggal untuk Penyaluran
Mensos Akui Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Dorong Penggunaan Data Tunggal untuk Penyaluran

Menteri Sosial menyebutkan selama ini kementerian terkait dan instansi atau lembaga bergerak dalam pendampingan keluarga miskin menggunakan data berbeda.

Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini

Baca Selengkapnya
Bupati Trenggalek Pimpin Rakor dengan NGO untuk Turunkan Kemiskinan dengan Sosial Engineering
Bupati Trenggalek Pimpin Rakor dengan NGO untuk Turunkan Kemiskinan dengan Sosial Engineering

Pemerintah Kabupaten terus berupaya melakukan percepatan pengentaskan kemiskinan di Trenggalek dengan program yang lebih efektif.

Baca Selengkapnya
Disinggung Belum Mampu Atasi Kemiskinan di Jateng, Ganjar Ngeles Presiden Punya Kekuatan Jauh Lebih Besar
Disinggung Belum Mampu Atasi Kemiskinan di Jateng, Ganjar Ngeles Presiden Punya Kekuatan Jauh Lebih Besar

Ganjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.

Baca Selengkapnya
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kritik Anies, Repnas Tegaskan Bansos Bantu Kurangi Dampak Kesulitan Hidup
Tanggapi Kritik Anies, Repnas Tegaskan Bansos Bantu Kurangi Dampak Kesulitan Hidup

Program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.

Baca Selengkapnya