Bos Bappenas: Ibu Kota Pindah, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tak Terganggu
Merdeka.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota ke luar Jawa tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta terganggu. Sebab, yang akan pindah nantinya hanya pusat pemerintahan.
"Saya katakan Jakarta tidak akan terganggu sama sekali dengan pemindahan ini. Kenapa? Begini, kalau lihat komposisi PDRB Jakarta, berapa sih kontribusi dari pemerintahan? Tidak banyak, hanya sekitar 20 persen paling tinggi. Sekitar 80 persen dari swasta," ujarnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5).
Bambang mengatakan, nantinya yang pindah ke luar jakarta adalah pemerintah pusat sementara pemerintahan provinsi DKI Jakarta tidak berubah. Untuk itu, pemerintah DKI Jakarta tetap memberi dukungan pertumbuhan ekonomi terhadap daerahnya begitupun sektor swasta yang menetap di Jakarta.
-
Bagaimana rencana pemindahan ibukota gagal? Gagalnya gagasan ini diterapkan karena tiga alasan. Pertama, fasilitas dan aksesibilitas yang terbatas, terutama untuk mendukung acara-acara nasional dan kenegaraan yang diprioritaskan oleh Sukarno saat itu, seperti Asian Games (1962), Ganefo (Games of The New Emerging Forces) (1963), dan Konferensi Wartawan Asia Afrika (1963).
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Kenapa pusat kerajaan berpindah ke Malang? Baru setelah Ken Arok membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang.
-
Kenapa Betrand Peto dipindahkan ke Jakarta? Mereka pun menjemputnya ke rumah dan membawanya ke Jakarta untuk disekolahkan dan dirawat layaknya anak sendiri.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa pusat pemerintahan dipindahkan ke Bagansiapiapi? Setelah banyak orang Tionghoa yang bermukim di wilayah ini, kemudian pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahannya ke Bagansiapiapi.
"Pemerintahan di Jakarta tetap di Jakarta, itu hanya pemerintahan pusat yang pindah dari Jakarta. Jadi intinya, pertumbuhan ekonomi Jakarta akan tetap digerakkan oleh sektor swasta dan penduduk yang pindah katakan hanya 1 juta dari 10,3 juta," jelasnya.
Selain pemerintah provinsi dan swasta, jumlah penduduk Jakarta saat ini diprediksi tetap akan memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ke depan. "Dengan Jabodetabek itu hampir 25 juta orang, itu yang akan membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta tetap tinggi," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bambang Brodjonegoro menegaskan, Jakarta akan tetap menjadi kota yang paling penting secara ekonomi meskipun Ibu Kota berpindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaPemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara hanya memindahkan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta ke depannya harus bisa menjadi Global City yang sukses seperti Dubai.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dipastikan tetap berkomitmen mendukung kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
Baca SelengkapnyaPemrov rancang strategi saat Jakarta tak lagi jadi ibu kota negara.
Baca SelengkapnyaRencananya, Ibu Kota bakal pindah dari DKI jakarta ke Kalimantan.
Baca SelengkapnyaBukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya