Bos Bappenas Lantik Direktur Eksekutif dan Direktur KNKS
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro hari ini melantik dan mengambil sumpah jabatan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), di antaranya satu orang Direktur Eksekutif dan 5 orang Direktur KNKS.
Bambang yang juga Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengungkapkan tujuan dibentuknya KNKS adalah dalam rangka mendorong komitmen memanfaatkan potensi besar Indonesia untuk mengembangkan keuangan syariah dan menjadi pemain kunci dalam ekonomi syariah global.
KNKS dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang KNKS. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, kemudian ada Dewan Pengarah yang beranggotakan sepuluh pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait. Tugas-tugas harian komite selanjutnya dilaksanakan oleh Manajemen Eksekutif.
-
Apa tujuan utama pembangunan IKN? 'Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,' imbuh Teni.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Siapa yang dorong penguatan ekosistem keuangan syariah? Muliaman menyebut penguatan ekosistem keuangan syariah perlu didorong melalui kolaborasi seluruh stakeholders.
-
Apa tujuan Kemnaker menyelenggarakan KKIN? Pelaksaan KKIN bertujuan untuk memotivasi instruktur-instruktur di Indonesia dalam meningkatkan kompetensinya.
-
Apa tujuan dari IKN? Meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, Presiden meyakini bahwa kota ini akan terus berkembang sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan ekonomi.
"Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," kata Bambang di Kantornya, Jakarta, Kamis (3/1).
Selain itu, KNKS memiliki visi untuk menjadikan sektor riil ekonomi syariah sebagai penggerak dari keuangan syariah agar tidak hanya berpusat pada perbankan dan pasar modal saja. Sementara sektor riil yang kuat cenderung hanya menjadi pelengkap dari konvensional.
"Justru sektor keuangan syariah akan berkembang pesat kalau ekosistem di sektor riilnya terutama indusri halalnya berkembang. Nah ini yang kita harapkan dengan program yang baru disusun, nanti direktorat eksekutif KNKS ini bisa mengawalnya dan terutama bisa mengkonsolidasikan semua sektor dan lembaga, apakah kementerian perindustriannya, kementerian perdagangannya, badan penyelenggara jaminan halalnya, sampai kepada pelaku usahanya," ujarnya.
KNKS mendapat amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan dan ekonomi syariah dalam rangka mendukung pembangunan. KNKS juga berperan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan dan ekonomi syariah untuk menciptakan sistem keuangan dan ekonomi syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan beberapa arahan terkait tugas Manajemen Eksekutif KNKS, yakni mengawal implementasi Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) sebagai peta arah pengembangan keuangan syariah di 'Indonesia serta memastikan pelaksanaan quick wins sektor ekonomi dan keuangan syariah yang telah disepakati dalam Rapat Pleno KNKS bersama anggota dewan pengarah yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada 5 Februari 2018 lalu.
Quick wins sektor keuangan syariah, yaitu pembentukan bank BUMN syariah skala besar, meningkatkan pertumbuhan Efek syariah dan penerbitan sukuk daerah, perluasan lembaga keuangan mikro dengan branding 'Bank Wakaf Mikro, reformasi zakat untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, sensus tanah wakaf, serta pemberdayaan dana haji.
Sedangkan quick wins ekonomi syariah mencakup percepatan penyelesaian PP Jaminan Produk Halal dan PP tariff dan biaya sertifikasi halal serta penyusunan rencana induk strategi nasional pengembangan ekonomi syariah. Terakhir, quick wins sektor kerjasama internasional adalah mengawal bantuan teknis Indonesia kepada beberapa negara untuk mendirikan bank syariah pertama.
Berikut daftar pejabat KNKS yang dilantik hari ini:
1. Ventje Rahardjo Soedigno menjabat sebagai Direktur Eksekutif;2. Taqu Hidayat sebagai Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah;3. Ronald Rulindo sebagai Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah;4. Ahmad Juwaini sebagai Direktur Bidang Keuangan Inkluslf, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah:5. Sutan Emir Hidayat sebagai Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah; da6. Afdhal Aliasar sebagai Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal. Para pejabat tersebut terpilih melalui proses seleksi yang terbuka dan kompetitif selama bulan Oktober-Desember 2018.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengangkat Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya menunjuk Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden Untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada 7 pilar untuk memajukan industri kripto di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono mendapatkan tugas baru dari Presiden Jokowi setelah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).
Baca SelengkapnyaKementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.
Baca SelengkapnyaLiterasi dan inklusi keuangan syariah dapat meningkat lebih pesat dengan Islamic ecosystem (ekosistem halal) yang lebih kuat.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin memberi sanjungan kepada BSI karena mampu menggelar pameran ekonomi dan industri syariah terbesar.
Baca SelengkapnyaBappebti Bentuk Komite Aset Kripto, Pelaku Industri Beri Tanggapan Begini
Baca SelengkapnyaOJK bersama DSN-MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (Ijtima Sanawi) DPS 2023.
Baca SelengkapnyaRuang lingkup kesepahaman ini juga mencakup keagenan koperasi, layanan pendaftaran Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaIndustri perbankan syariah telah menunjukk.an kinerja dan ketahanan yang baik termasuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi
Baca SelengkapnyaPT Kustodian Koin Indonesia atau Indonesia Coin Custodian (ICC) diberikan izin sebagai Lembaga Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.
Baca Selengkapnya