Bos Bappenas Minta Data Kemiskinan Diperbarui: Ada Eselon I Dapat Bansos, Bayangkan!

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa terus mendorong pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam waktu dekat. Sebab, DTKS yang tersedia saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan permasalahan di lapangan.

Dirinya mencontohkan atas permasalahan yang timbul akibat penggunaan DTKS dalam program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah bagi masyarakat terdampak Covid-19. Yakni, penerima manfaat yang salah sasaran hingga melenceng jauh.

"Bahkan di kantor saya golongan eselon I ada yang dapat, bayangkan!. Mungkin yang dipakai data (DTKS) yang lama," kata Suharso dalam rapat bersama Komisi VIII DPR-RI di Komplek Parlemen, di tulis Kamis (2/7).

Menurutnya polemik atas semrawutnya penetapan data penerima manfaat bansos bukan kesalahan dari Kementerian Sosial atupun penerima manfaat bansos. Akan tetapi, Suharso menyebut belum adanya pembaruan DTKS menjadi biangnya.

Oleh karenanya, pihaknya berkomitmen untuk mendukung pemerintah melakukan program verifikasi dan validasi DTKS dalam waktu dekat. Melalui pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan di lapangan.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Husni menilai, kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan masyarakat di tengah meluasnya wabah virus Corona (Covid-19) sudah cukup bagus. Namun perlu juga untuk memperbaiki data kemiskinan yang selama ini menjadi kendala di lapangan.

Dia berharap, setidaknya data kemiskinan sudah harus selesai pada tahun 2021 mendatang. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak jelas mengenai nasibnya di Indonesia.

"Tahun depan kalau bisa sudah segera diselesaikan kasihan masyarakat jika tidak jelas nasibnya," kata Husni.

Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Anisah Syakur menilai penyebab tidak berkembangnya data kemiskinan di Indonesia akibat operator desa atau kelurahan yang tidak memberikan data-data secara valid kepada Dinas Sosial (Dinsos) di setiap tingkat daerah.

"Data kemiskinan ini ngaco akibat operator desa tidak memberikan data yang valid kepada Dinsos. Hal tersebut karena mereka itu tidak digaji, jadi ngasih (data)nya asal-asalan saja, tidak sesuai dengan kenyataan," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Untuk itu, dia menekankan agar operator desa harus diberikan insentif gaji agar meningkatkan semangat dalam bekerja sehingga data-data kemiskinan yang dibutuhkan menjadi tepat. "Makanya operator desa itu harus digaji agar mereka itu semangat jika tidak datanya sulit untuk benar,” tutup legislator dapil Jawa Timur II itu.