Bos Bappenas minta pemda lebih transparan kepada masyarakat
Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta kepala-kepala daerah untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang terbuka, terutama di tingkat pedesaan.
"Kita harapkan Pemda tidak hanya berhenti pada daerah yang dijangkau tapi juga bisa menularkan semangat open government ke pemerintah desa," ungkapnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).
Menurutnya, pemerintahan yang terbuka tersebut akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan, yang terjadi karena kurangnya komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat.
-
Bagaimana cara Pj Bupati Jombang membangun komunikasi dengan warga? 'Saya menyadari waktu dan tenaga pastinya ada batasnya untuk bisa menjangkau layanan bagi seluruh warga masyarakat Jombang. IG Saya terbuka untuk dikirimi pesan, saran, nasihat dan masukan terkait untuk kebaikan dan pembangunan Kabupaten Jombang. Bisa lah untuk Dumas Informal,' ungkap Pj Bupati yang alumnus S2 Psikologi UI ini.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
"Kalau didorong ke pemerintah desa maka penggunaan dana desa yang ini masih didiskusikan maka akan lebih baik lagi. Maka masyarakat harus tahu, desa dapat bantuan berapa, pemerintah desa harus komunikatif," kata dia.
"Mereka (Pemerintah Daerah) perlu terbuka, komunikatif, dan berdialog kepada masyarakat. Mereka harus jadi pertama yang tahu apa kebutuhan masyarakat. Harus tahu apa yang harus dilakukan," tambahnya.
Selain itu, masyarakat juga diajak untuk aktif menyampaikan aspirasi terkait kepentingannya, agar program yang ditetapkan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.
"Masyarakat juga harus aktif bertanya apa manfaat dari Rp 1 miliar itu. Ini cikal bakal yang baik untuk open government di Indonesia," tegasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014 silam
Baca SelengkapnyaBudi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah.
Baca SelengkapnyaAde Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Baca SelengkapnyaUpaya itu diperlukan untuk mengoptimalkan realisasi program yang telah dibuat.
Baca Selengkapnya"Kades adalah pemimpin terdekat rakyat Indonesia," kata Prabowo.
Baca SelengkapnyaGanjar juga mendorong agar pemerintahan desa untuk memperbanyak pelatihan peningkatan SDM di desa.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengingatkan, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang makmur perlu kebersamaan, persatuan, gotong royong dan tidak ada adu domba.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaBKKBN ingin agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menyiapkan lembaga yang mudah dan menjamin kesejahteraan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca SelengkapnyaPj Bupati Jombang Sugiat mengaktifkan IG untuk membuka kebekuan komunikasi yang terjadi antara publik dan pejabat pemerintahan.
Baca Selengkapnya