Follow
Bos Bappenas: Pemindahan ibu kota butuh waktu minimal 5 tahun
Merdeka.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan membutuhkan waktu empat sampai lima tahun. Pemerintah tengah mengejar penyelesaian perencanaan tahun ini agar 2018 bisa menyiapkan segala persiapan.
"Minimal bisa 4-5 tahun. Jadi kalau kajian 2017 selesai, 2018 menteri PU akan menyiapkan detail engineering desainnya kemudian persiapan-persiapan untuk pemindahan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7).
Saat ini, pemerintah telah memiliki tiga sampai lima lokasi pilihan. Pastinya, lokasi pilihan akan berada di luar Pulau Jawa.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Bagaimana BP Batam siapkan relokasi? “Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,“ ujar Muhammad Rudi.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Kapan UMP Jakarta 2025 diterapkan? Peraturan mengenai UMP Jakarta 2025 akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Kapan estimasi diperlukan? Dalam sebuah penyusunan rencana atau strategi, selalu dibutuhkan estimasi untuk memperkirakan risiko yang dapat terjadi.
"Kita justru akan mencari lokasi kepemilikan tanah sudah di tangan pemerintah. Jadi tidak akan kita lakukan kebijakan ini kalau pemerintah harus membeli tanah."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengungkapkan, pembangunan IKN baru mencapai 15 persen saat upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Begini penampakannya!
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca Selengkapnya
Basuki diminta Prabowo mengejar pembangunan IKN selama 4 tahun ke depan sampai 2028.
Baca Selengkapnya
Padahal Jokowi memperkirakan pembangunan IKN selesai dalam 10-20 tahun mendatang.
Baca Selengkapnya
Prabowo berkomitmen merampungkan pembangunan IKN yang dimulai pendahulunya, Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Pada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
Baca Selengkapnya
Prabowo ingin ibu kota baru segera beroperasi sebagai pusat pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Istana menyebut pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan setelah IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik.
Baca Selengkapnya
Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN.
Baca Selengkapnya
Dia menargetkan pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2027.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca Selengkapnya