Follow
Bos Bappenas: Peran Pemda sangat dibutuhkan turunkan angka kemiskinan
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappeda, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Peran Pemda tersebut terutama dalam melakukan verifikasi data penduduk miskin, sehingga penyaluran Bansos (bantuan sosial) semakin tepat sasaran.
"Peran Pemda dalam verifikasi data sangat penting, karena Kemensos tidak punya tangan di daerah," ungkapnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Jakarta, Senin (30/7).
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa tujuan dari bansos PKH? Program ini dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di masyarakat dengan memberikan bantuan tunai secara langsung kepada penerima yang memenuhi syarat.
-
Kenapa PBI BPJS penting untuk warga miskin? PBI BPJS dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Gimana caranya cek penerima Bansos PKH? Anda dapat mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id untuk mengecek informasi bantuan sosial. Cukup masukkan NIK KTP Anda pada kolom yang telah disediakan di halaman tersebut.
Jika data dari Pemda tidak valid, maka dapat dipastikan penyaluran bantuan sosial kepada para penerima manfaat akan terganggu atau meleset dari sasaran.
"Kalau Pemda lambat update data, kurang akurat, maka akhirnya Kemensos akan mendistribusikan Bansos tidak tepat," kata dia.
Karena itu, dia meminta Pemerintah Daerah untuk menjalankan proses pengumpulan dan verifikasi data penduduk miskin dengan baik.
"Daerah sangat penting, bukan hanya tugas pemerintah pusat. Paling tidak daerah harus bantu data verifikasi data seakurat mungkin," tegas Bambang.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca Selengkapnya
Menteri Sosial menyebutkan selama ini kementerian terkait dan instansi atau lembaga bergerak dalam pendampingan keluarga miskin menggunakan data berbeda.
Baca Selengkapnya
Daftar lengkap Bansos Kemensos Desember 2024, cara mengecek status penerima, dan kriteria kelayakan penerima manfaat.
Baca Selengkapnya
Budiman memuji kegiatan yang dihadiri pegiat Gerakan Desa Membangun (GDM) dari sejumlah kabupaten di Jateng bagian selatan itu.
Baca Selengkapnya
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Kemensos mendirikan lebih dari 648 lumbung sosial di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca Selengkapnya
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca Selengkapnya
Dia menilai bansos harus dipastikan diperoleh bagi mereka yang tercatat sebagai warga miskin dan prasejahtera.
Baca Selengkapnya
Mereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca Selengkapnya