Bos Bappenas Sebut 15 Provinsi Sudah Punya Rencana Pelaksanaan SDGs
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan hingga saat ini sudah 15 provinsi di Indonesia yang memiliki rencana pelaksanaan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub).
Kerena itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mendorong penyusunan rencana aksi daerah untuk pencapaiannya target SDGs.
"Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan mitra pembangunan untuk memfasilitasi penyusunan rencana aksi daerah dari SDGs," ujar Bambang di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12).
-
Apa target PDB Indonesia dalam 5 tahun? Orang terdekat Prabowo Subianto sekaligus Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan, mengungkapkan pemerintahan baru Prabowo Subianto menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia naik menjadi USD35.500 per kapita dalam lima tahun ke depan.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Apa yang sedang disusun oleh Pemprov Kaltim untuk 20 tahun ke depan? Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menjadi keynote speaker dalam diskusi publik yang digelar oleh kampus Universitas Mulawarman di Gedung Prof. Dr. H Masjaya Universitas Mulawarman, Selasa (30/1).Diskusi ini membahas tema 'Transformasi Pembangunan Menuju Kalimantan Timur Maju, Adil dan Berkelanjutan: Pencapaian, arah kebijakan dan tantangan di era strategis'.Dalam kesempatan itu Sri Wahyuni berterima kasih kepada Unmul atas diskusi publik ini, mengingat Pemprov Kaltim sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun ke depan.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
Selain itu, pihaknya juga aktif bekerja dengan lembaga nonpemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas pembangku kebijakan di daerah agar mampu menerjemahkan program dan rencana pencapaian SDGs di daerahnya.
"Tanoto Foundation bersama dengan LIPI bersama dengan UNDP membentuk Indonesian Leadership Academy, program peningkatan kapasitas bagi pemerintah dan nonpemerintah tentang localizing SDGs," imbuhnya.
Selain komponen Pemerintah, Bambang mengatakan bahwa peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan SDGs juga sudah mulai terlihat. Hingga saat tercatat sudah ada 6 Universitas di Indonesia yang memiliki 'SDGs Center'.
"Hingga saat ini telah berdiri 6 SDGs center di Universitas Padjadjaran, Universitas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Mataram, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Sementara beberapa universitas lain masih dalam tahap pembentukan SDGs center,"
Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan terdapat 4 pilar atau platform pendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia, platform pemerintah dan parlemen, platform organisasi kemasyarakatan dan media, platform pelaku usaha dan filantropi, serta platform akademisi dan pakar.
Semua platform ini, jelas Bambang sudah mulai menjalankan peran masing-masing. Kerja sama dan upaya setiap platform sangat dibutuhkan untuk mencapai target pelaksanaan SDGs di Indonesia.
"Platform filantropi, telah secara resmi meluncurkan Filantropi dan Bisnis Indonesia untuk SDGs, serta mengadakan filantropi festival setiap 2 tahun sekali. Organisasi Islam melalui BAZNAS bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun dan mengeluarkan fiqih Zakat untuk SDGs. Civil society organisasi bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun panduan kemitraan multi pihak untuk pelaksanaan SDGs," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Partai Demokrat ini berharap, target tersebut bukan sekadar capaian program Kementerian ATR/BPN saja.
Baca SelengkapnyaSisanya sebanyak 42 PSN, ditargetkan selesai setelah tahun 2024.
Baca SelengkapnyaHasil I-SIM Report dapat menjadi acuan dan rekomendasi dalam penyusunan rencana strategis daerah (RAD).
Baca SelengkapnyaCalon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
Baca SelengkapnyaHigh-Level Political Forum on Sustainable Development 2023 berlangsung pada tanggal 10-20 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaDalam pertimbangannya, Presiden menyebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang PJP Nasional tahun 2005-2025 berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaDi tahun 2024, targetnya ada 100 Kota/Kabupaten dideklarasikan sebagai Kota/Kabupaten Lengkap.
Baca SelengkapnyaHadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSecara kumulatif sepanjang 2016-2024 terdapat 198 proyek yang telah diselesaikan.
Baca SelengkapnyaButuh waktu 8 tahun untuk pemerintah menyelesaikan 158 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaI-SIM for Cities merupakan kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas, PT Surveyor Indonesia, dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).
Baca Selengkapnya