Bos Bappenas Sebut Subsidi Angkutan Umum Lebih Penting dari BBM
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa subsidi untuk transportasi masal saat ini jauh lebih penting ketimbang haru mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, kebutuhan masyarakat terhadap transportasi sendiri semakin hari jumlahnya semakin bertambah.
"Subsidi angkutan umum harus, subsidi BBM tidak harus. Prioritas subsidi angkutan umum," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/4).
Menurut Bambang fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana mengedepankan kebutuhan publik. Di mana, transportasi masal menjadi salah satu hal yang kemudian diperlukan untuk disubsidi.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Kenapa konsumsi bensin meningkat? Pertama sebelum Libur Natal meningkat hingga +16%, lalu menuju liburan Tahun Baru meningkat +12,1%, dan terakhir saat arus balik meningkat +9,6%.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
Seperti diketahui, hadirnya moda transportasi massal baru seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT), salah satu proyek-proyek kebanggaan pemerintah itu menyisipkan pekerjaan rumah yang besar.
Bahkan biaya operasional kedua moda itu mahal dan pemerintah belum memiliki skema finansial yang mandiri melainkan harus subsidi.
"Terpenting adalah kebutuhan publik. Tugas pemerintah hadir untuk membangun angkutan umum. Tapi karena merupakan tugas publik harus dibangun dan memang solusinya harus dengan subsidi," katanya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu telah menyepakati besaran subsidi yang diberikan ke MRT Jakarta tidak berubah yakni sebesar Rp 572 milliar selama 2019. Subsidi tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan nantinya besaran subsidi MRT Jakarta akan disatukan dengan subsidi transportasi lainnya, di antaranya Transjakarta, LRT hingga Commuter Line. Sebab, kata dia, transportasi publik akan diintegrasikan.
Tak hanya itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menargetkan pengintegrasian dilakukan pada 2020.
"Tahun ini angka subsidinya tidak berubah. Tapi itu masih sementara. Karena nantinya subsidi itu akan dilakukan secara terintegrasi. Jangan berikan subsidi per satu moda. Subsidi harus diberikan secara keseluruhan moda," ucap Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/3).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaCak Imin hanya akan memaksimalkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.
Baca SelengkapnyaOjek online akan dilarang untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar.
Baca SelengkapnyaBahlil menekankan bahwa BBM subsidi seharusnya dialokasikan untuk mendukung sektor transportasi umum yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaAnies mengusulkan sistem transportasi umum yang diterapkan di seluruh Indonesia bisa mencontoh Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies memandang perlunya kendaraan ditambah untuk sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Baca SelengkapnyaSeharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Grand Strategi Energi RI, ditargetkan pada 2030 sebanyak 440 ribu kendaraan dan 257 unit kapal akan menggunakan BBG.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca Selengkapnya