Bos Bappenas: Stunting berpotensi rugikan Indonesia Rp 300 triliun per tahun

Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa stunting sangat berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perkembangan ekonomi suatu negara. Apabila terus dibiarkan, stunting dapat merugikan ekonomi,

"Stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 200-300 triliun per tahun," kata Bambang pada acara Stunting Summit, "Bersama Cegah Stunting” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, (28/3).

Pemerintah Indonesia telah menjadikan upaya penurunan stunting sebagai solusi sekaligus investasi untuk menghasilkan SDM yang berdaya saing. Dalam upaya penurunan stunting, diharapkan SDM Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi tinggi, serta diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

"Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menargetkan penurunan stunting pada anak usia di bawah dua tahun dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen di 2019, sementara di dalam RKP 2018 pemerintah telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional," Kata Bambang.

Dalam pelaksanaanya, percepatan penurunan stunting tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan komitmen daerah serta koordinasi lintas sektor dan lintas Kementerian Lembaga (KL).

"Komitmen daerah sangat penting dalam memastikan progran penurunan stuntung dan perlu direncanakan dan dianggarkan di dalam dokumen perencanaan di daerah. Untuk itu kepala daerah secara bersama-sama harus turun tangan mengawal dan memantau pelaksanaan setiap kegiatan penurunan stunting di daerah masing-masing agar berjalan baik dan tepat sasaran," imbuh Bambang.

Menteri Bambang mengajak para kepala daerah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya untuk berinvestasi dalam menurunkan angka stunting.

"Melalui Stunting Summit Ini, pemenntah berharap dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevelensi stunting di Indonesna," jjarnya.

Stunting Summit merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden mengenai pentingnya mengatasi masalah stunting yang disampaikan pada Rapat Panpurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2017 tentang RAPBN 2018. Pemerintah harus meIaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang dlfokuskan pada 100 Kabupaten atau Kota pada 2018.

"Direncanakan, kegiatan ini diperluas mencakup 160 Kabupaten atau Kota pada 2019, dengan menambahkan 60 Kabupaten Kota terutama Kabupaten-kabupaten di provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur," lanjut Bambang.

Stunting Summit sendiri merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia. Stunting Summit, menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten atau Kota prioritas, dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap.

Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertaka kehidupannya, dari janin hingga dua tahun. Kondisi ini menyebabkan perkembangan otak dan fisik terhambat, rentan terhadap penyakit, sulit berprestasi, dan saat dewasa mudah menderita obesitas sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya.