Bos Bappenas ungkap alasan pembangunan terpusat di Jakarta
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan kesenjangan di Indonesia masih besar sebab pemerataan belum menunjukkan hasil yang maksimal, di mana aktivitas Indonesia masih berkutat di Pulau Jawa.
"Pulau Jawa hari ini masih berkontribusi 58 persen terhadap ekonomi Indonesia dan ini kurang bagus ya, kurang seimbang," Kata Menteri Bambang dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 Kementerian Perhubungan di Ruang Mataram Gedung Karya Kemenhub, Kamis (1/2).
Dia menjelaskan, hal ini merupakan bukti kegagalan program desentralisasi yang dimulai 2001 silam. "Desentralisasi 2001 ternyata proporsi Jawa bukannya tetap atau turun justru malah naik, jadi ide desentralisasi kiat belum sepenuhnya bisa menciptakan pemerataan," ujarnya.
-
Di mana kesenjangan terjadi? Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesenjangan digital.
-
Apa pengertian kesenjangan secara umum? Kesenjangan adalah adanya pembagian atau pemisahan antara dua hal atau lebih. Dalam konteks masyarakat, kesenjangan terjadi ketika ada ketimpangan atau perbedaan yang signifikan antara individu atau kelompok dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan, hak, dan kesejahteraan.
-
Kenapa kesenjangan terjadi di masyarakat? Kesenjangan dalam masyarakat bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Bagaimana cara mengatasi kesenjangan? Untuk mengatasi kesenjangan sosial, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah kebijakan pemerintah yang inklusif, pendidikan yang merata, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran sosial.
-
Bagaimana Kemenkominfo menghilangkan kesenjangan digital? 'Saya kira semua berkomitmen menghilangkan yang namanya digital devide sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind,' tandasnya.
Selain itu, Menteri Bambang mengatakan salah satu penyebab tidak terjadinya pemerataan adalah infrastruktur konektivitas di wilayah luar Jawa belum memadai. Oleh sebab itu, Menteri Bambang meminta Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan aspek konektivitas tersebut.
"Nah karena itulah kita benar-benar harus bisa menyusun perencanaan Tahun 2019 dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan tadi."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies mengatakan pembangunan harus dilakukan secara merata. Anies kemudian menyentil pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaPemerintah membangun IKN agar terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia berharap para capres-cawapres bisa menyoroti isu-isu pentung di daerah.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pihak yang menanyakan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan menyatakan ketimpangan sangat nyata ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaBagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaBacapres Anies Baswedan menghadiri acara Rakernas Apeksi 2023. Selain Anies, dalam acara itu, juga dijadwalkan Ganjar dan Prabowo menjadi pembicara.
Baca SelengkapnyaGanjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca Selengkapnya