Bos BI beri sinyal biaya top up e-money tergantung saldo pengisian
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) berencana menetapkan batas minimal isi ulang uang elektronik atau electronic money (e-money) yang kena biaya dalam waktu dekat. Artinya, tidak semua transaksi isi ulang dikenakan biaya.
Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya melibatkan perbankan dalam menyusun aturan tersebut agar nantinya aturan yang ditetapkan tidak akan menjadi beban bagi masyarakat.
"Yang paling utama BI perhatikan adalah perlindungan konsumen yang meyakinkan bahwa sistem itu tidak mengambil manfaat atau ada rente ekonomi," kata Agus, di JCC Senayan, Selasa (19/9).
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Bagaimana BRI mendorong digitalisasi finansial? Lewat kegiatan ini, BRI terus mendorong sosialisasi pemakaian QRIS BRI sebagai wujud edukasi digitalisasi finansial kepada masyarakat.
-
Bagaimana Bank Jago membantu dalam mengatur keuangan? Aplikasi Jago menghadirkan fitur di mana pengguna bisa menyusun rencana keuangan bersama keluarga atau orang terdekat lainnya. Jadi bisa mengatur dan wujudkan rencana keuangan bersama-sama.
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
Selain itu, BI juga akan menyeragamkan biaya transaksi isi ulang di lain bank atau dengan pihak ketiga (off us) seperti convenience store seperti Indomart dan Alfamart, dan dompet elektronik (e-wallet).
"Yang pertama kita mau atur adalah pihak ketiga karena selama ini kalau mau lakukan top up uang elektronik di pihak ke tiga itu biayanya bisa Rp 2.000, Rp 4.500, nah ini kita ingin jaga," ujarnya.
Agus juga menjamin biaya top up di bank yang bersangkutan (on us) akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan konsumen.
"Kalau on us juga nanti kalau top up, tapi kalau jumlahnya di atas Rp 200 ribu kena fee berapa? Tapi itu mungkin lebih rendah dibanding off us," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bank Indonesia menegaskan bahwa biaya tambahan (surcharge) atas penggunaan QRIS dibebankan kepada pedagang.
Baca SelengkapnyaNilainya berkisar Rp7.500 sampai Rp20.000, tergantung jenis kartu nasabah.
Baca SelengkapnyaOJK berencana menetapkan modal minimum Rp3 triliun bagi Industri Jasa Keuangan (IJK) yang mau masuk ke bisnis emas atau bulion.
Baca SelengkapnyaBiaya penalty dikenakan jika saldo rata-rata tidak mencapai saldo minimum per bulan.
Baca SelengkapnyaBUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti Pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaKebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen demi menjaga stabilitas Rupiah.
Baca SelengkapnyaSaat ini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang dikenakan di Indonesia, yaitu pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak tambahan.
Baca Selengkapnya