Bos BI Paparkan Strategi Pembiayaan Infrastruktur RI di Forum Paris

Merdeka.com - Bank Indonesia menyebut Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Sumber pendanaan pun beragam, tidak hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan 3 upaya penting yang ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ketiga upaya tersebut disampaikan oleh Perry dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris pada 7 Mei 2019.

"Pertama, Indonesia secara konsisten terus melakukan reformasi struktural, baik reformasi kelembagaan, reformasi fiskal, maupun reformasi pengaturan, disamping juga terus mengedepankan kebijakan pengelolaan makroekonomi yang berhati-hati yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur," kata Perry dalam keterangan resminya, Rabu (8/5).

Upaya yang kedua, disebutkannya adalah penguatan koordinasi antar otoritas untuk mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta. "Berbagai pembiayaan inovatif telah dikembangkan dan berkontribusi pada pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk PPP, projects bonds, infrasctructure funds, asset and earning backed securities, dan blended finance," ujarnya.

Selanjutnya, upaya ketiga adalah akselerasi pengembangan infrastruktur yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (social and environmental infrastructure) untuk mendukung pencapaian agenda SDG 2030.

Dia melanjutkan, setelah sukses meluncurkan roadmap SDG Indonesia One Blended Finance pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Indonesia menerbitkan Green Sukuk yang pertama pada awal tahun ini. "Hal ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen terhadap pengembangan social and environmental infrastructure di Indonesia," lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan negara maju dan berkembang yang hadir sepakat untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan financing gap pembiayaan infrastruktur, terutama terkait upaya mengatasi tingkat kerentanan utang (debt vulnerability) sekaligus menjaga keberlangsungan utang (debt sustainability) di tengah tingginya kebutuhan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digalakkan.

Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur bagi negara berpendapatan rendah-menengah berkisar antara 2 persen-8 persen per tahun untuk mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDG) 2030.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, BIS, OECD, dan ADB. Komunitas lembaga keuangan internasional sepakat untuk menjadikan sektor investasi publik sebagai prioritas utama pembangunan dan memperkuat koordinasi dalam penguatan kapasitas domestik terutama dalam hal persiapan proyek infrastruktur.