Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos BI Sarankan Pemerintah Gunakan Dana Hasil Burden Sharing untuk Beli Vaksin Corona

Bos BI Sarankan Pemerintah Gunakan Dana Hasil Burden Sharing untuk Beli Vaksin Corona Gubernur BI Perry Warjiyo. ©handout/Bank Indonesia

Merdeka.com - Pemerintah membutuhkan 366 juta dosis vaksin Covid-19 untuk melakukan vaksinasi massal terhadap masyarakat Indonesia. Setidaknya dana yang dibutuhkan mencapai Rp74 triliun.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membeli vaksin tersebut. Bahkan dana burden sharing dari Bank Indonesia tahun 2020 lalu masih belum digunakan sebesar Rp47 triliun.

"Dana burden sharing tahun lalu kan belum dipakai. Masih ada sisa Rp47 triliun buat beli vaksin," kata Perry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Selasa (9/2).

Sehingga, dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan vaksin tinggal Rp27 triliun. Meski begitu, perry menegaskan, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk membeli vaksin Covid-19.

"Di APBN 2021 ini ada alokasinya, soal dana (beli vaksin) sudah ada," kata dia.

Selain memastikan ketersediaan vaksin, implementasi program vaksinasi juga dinilai sudah lebih baik. Prosesnya sedang berlangsung secara bertahap yang dimulai dari para tenaga kesehatan dan di wilayah-wilayah epicentrum penyebaran virus.

Tantangan lainnya yang akan dihadapi yakni menghilangkan ketakutan masyarakat untuk kembali beraktivitas setelah divaksinasi. Setelah program vaksinasi ini, sektor konsumsi dituntut untuk kembali bergerak agar pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan lebih cepat.

"Sekarang ini PR-nya cuma bagaimana menghilangkan ketakutan orang untuk belanja, produksi dan lebih lagi. Bisa tidak vaksin ini juga disambungkan untuk buka sektor produktif dan aman," tuturnya.

Perry juga mengusulkan agar vaksinasi juga bisa dilakukan di pusat kegiatan ekonomi seperti Tanah Abang atau mal. Vaksinasi mandiri ini dorong untuk mempercepat pertumbuhan permintaan di masyarakat.

"Sehingga orang yang punya dana bisa belanja untuk meningkatkan demand karena tidak semua bisa dijaga fiskal," kata dia mengakhiri.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi
Teliti Peran DPR di Masa Pandemi Covid-19, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar

Pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Gubernur BI: Sudah Sesuai Prosedur!
KPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Gubernur BI: Sudah Sesuai Prosedur!

Dia menegaskan proses penyaluran dana CSR oleh BI telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Gubernur BI Pastikan Ibadah Haji Tak Ganggu Valas Dalam Negeri
Gubernur BI Pastikan Ibadah Haji Tak Ganggu Valas Dalam Negeri

Gubernur BI menyebut pihaknya telah memperkirakan supply dan demand terhadap valas.

Baca Selengkapnya
Indonesia Gagal Dapat Dana Pandemic Fund
Indonesia Gagal Dapat Dana Pandemic Fund

Dana yang disalurkan Pandemic Fund digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.

Baca Selengkapnya
Bos BI: Kalau Beli dari UMKM Jangan Ditawar, Bantu Mereka Sejahtera
Bos BI: Kalau Beli dari UMKM Jangan Ditawar, Bantu Mereka Sejahtera

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo meminta masyarakat untuk membeli produk UMKM tanpa menawar harga lebih murah dari yang ditawarkan.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
Berkat Proposal Ini, Indonesia Dapat Kucuran Dana Rp385 Miliar dari Amerika
Berkat Proposal Ini, Indonesia Dapat Kucuran Dana Rp385 Miliar dari Amerika

Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun
Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun

Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya
Gubernur BI: 80 Persen UMKM itu Ibu-Ibu Sedang Berjuang untuk Anaknya, Kalau Beli Jangan Tawar Lebih Murah
Gubernur BI: 80 Persen UMKM itu Ibu-Ibu Sedang Berjuang untuk Anaknya, Kalau Beli Jangan Tawar Lebih Murah

Dengan memberikan uang lebih, bisa membantu pelaku usaha UMKM untuk mensejahterakan keluarganya.

Baca Selengkapnya
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit

Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji BRI Jadi Bank Terbesar Salurkan KUR, tapi Porsi Indonesia Masih Kalah dari China & India
Jokowi Puji BRI Jadi Bank Terbesar Salurkan KUR, tapi Porsi Indonesia Masih Kalah dari China & India

Pembiayaan UMKM harus dipermudah, karena penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit yang ada.

Baca Selengkapnya