Bos BI Sarankan Pemerintah Gunakan Dana Hasil Burden Sharing untuk Beli Vaksin Corona
Merdeka.com - Pemerintah membutuhkan 366 juta dosis vaksin Covid-19 untuk melakukan vaksinasi massal terhadap masyarakat Indonesia. Setidaknya dana yang dibutuhkan mencapai Rp74 triliun.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membeli vaksin tersebut. Bahkan dana burden sharing dari Bank Indonesia tahun 2020 lalu masih belum digunakan sebesar Rp47 triliun.
"Dana burden sharing tahun lalu kan belum dipakai. Masih ada sisa Rp47 triliun buat beli vaksin," kata Perry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Selasa (9/2).
-
Kenapa negara termiskin kesulitan beli vaksin? Ini terlepas fakta bahwa negara termiskin juga berjuang untuk membeli dan meluncurkan vaksin COVID-19 untuk melawan pandemi.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Siapa yang menyatakan bahwa cadangan devisa cukup untuk kebutuhan Indonesia? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
Sehingga, dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan vaksin tinggal Rp27 triliun. Meski begitu, perry menegaskan, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk membeli vaksin Covid-19.
"Di APBN 2021 ini ada alokasinya, soal dana (beli vaksin) sudah ada," kata dia.
Selain memastikan ketersediaan vaksin, implementasi program vaksinasi juga dinilai sudah lebih baik. Prosesnya sedang berlangsung secara bertahap yang dimulai dari para tenaga kesehatan dan di wilayah-wilayah epicentrum penyebaran virus.
Tantangan lainnya yang akan dihadapi yakni menghilangkan ketakutan masyarakat untuk kembali beraktivitas setelah divaksinasi. Setelah program vaksinasi ini, sektor konsumsi dituntut untuk kembali bergerak agar pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan lebih cepat.
"Sekarang ini PR-nya cuma bagaimana menghilangkan ketakutan orang untuk belanja, produksi dan lebih lagi. Bisa tidak vaksin ini juga disambungkan untuk buka sektor produktif dan aman," tuturnya.
Perry juga mengusulkan agar vaksinasi juga bisa dilakukan di pusat kegiatan ekonomi seperti Tanah Abang atau mal. Vaksinasi mandiri ini dorong untuk mempercepat pertumbuhan permintaan di masyarakat.
"Sehingga orang yang punya dana bisa belanja untuk meningkatkan demand karena tidak semua bisa dijaga fiskal," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.
Baca SelengkapnyaDia menegaskan proses penyaluran dana CSR oleh BI telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaGubernur BI menyebut pihaknya telah memperkirakan supply dan demand terhadap valas.
Baca SelengkapnyaDana yang disalurkan Pandemic Fund digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.
Baca SelengkapnyaGubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo meminta masyarakat untuk membeli produk UMKM tanpa menawar harga lebih murah dari yang ditawarkan.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaProgram pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaDengan memberikan uang lebih, bisa membantu pelaku usaha UMKM untuk mensejahterakan keluarganya.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaPembiayaan UMKM harus dipermudah, karena penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit yang ada.
Baca Selengkapnya