Bos BI sebut aturan intip rekening bisa dongkrak penerimaan negara
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menyambut baik diterimanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) oleh Komisi XI DPR RI.
"Kita menyambut baik bahwa Perppu itu sudah disahkan oleh Komisi XI dan tentu hari kamis nanti akan dibawa ke sidang paripurna," ujar Agus, di Gedung DPR RI, Selasa (25/7).
Agus menjelaskan, Perppu AEoI sejalan dengan komitmen Indonesia di forum global dan itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa memiliki Undang-Undang AEoI di 2018. Selain itu, Agus menambahkan aturan ini merupakan langkah awal reformasi fiskal yang lebih maju.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Siapa sosok ideal Menteri Keuangan untuk Prabowo-Gibran? 'Menteri keuangan fungsinya apa sih? Ngerem. Ya ngerem. 'Eh, kita udah mau masuk jurang', direm gitu. Kalau menteri keuangannya tidak kuasa ngerem, los aja, nah, udah, di tepi jurang krisis kita. Jadi hati-hati,' ujar Faisal saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Siapa Menteri Keuangan pertama RI? Lalu, pada 2 September 1945, Soekarno menunjuk ekonom terkenal asal Surabaya, Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan kabinet presidensial pertama RI pada 19 Agustus 1945.
"Karena kita mengetahui salah satu prioritas pemerintah adalah melakulan reformasi fiskal dan tentu reformasi struktural. Refermoasi struktural itu pasti berhubungan dengan aktivitas di sektor riil, tapi kalau di reformasi fiksal itu yang utama adalah memperbaiki struktur penerimaan negara dan memperbaiki struktur alokasi ataupun pengeluaran anggaran," jelasnya.
Dalam melakukan alokasi dan realisasi anggaran yang lebih baik, lanjutnya, perlu dibangun sebuah reformasi fiskal khususnya dalam sektor penerimaan negara. Saat ini, kata Agus, penerimaan negara masih rendah dengan tax ratio di bawah 11 persen. Padahal, Indonesia pernah mengalami periode tax ratio di kisaran 12 sampai 13 persen.
"Tapi dengan adanya UU ini (AEoI) kita melihat langkah-langkah berikutnya bisa dilaksanakan misalnya penyelesaiaan RUU rrevisi pajak penghasilan, penerimaan negara bukan pajak sampai dengan UU lainnya. ini akan baik untuk kesehatan fiskal indonesia ke depan," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan mendapatkan kepercayaan dunia, khususnya pada saat Indonesia ingin mengembangkan dan memacu perekonomian.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaAgus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaMeskipun Bank Indonesia bersifat independen, namun pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDalam penggeledahan tersebut, terdapat sejumlah dokumen terkait dana CSR yang disita oleh KPK.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaPeraturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No. 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.
Baca SelengkapnyaWacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaGubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menanggapi kabar KPK menggeledah ruang kerjanya, terkait kasus dana CSR.
Baca Selengkapnya