Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos BI sebut kasus BLBI tak ganggu ekonomi RI

Bos BI sebut kasus BLBI tak ganggu ekonomi RI Agus Martowardojo diperiksa KPK. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan kembali mencuatnya kasus BLBI tidak mengganggu stabilitas keuangan Indonesia. Kasus BLBI disebut 'barang' lama yang bukan kali ini saja diangkat.

"Kita melihat ini suatu masalah lama ada di Indonesia. Jadi saya tidak melihat ini suatu yang negatif pada stabilitas keuangan kita," ujar Gubernur BI, Agus Martowardojo, saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27/4).

Agus mengatakan iklim perpolitikan Indonesia saat ini cenderung sudah dewasa. Sehingga, pelaku pasar masih nyaman berbisnis di Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

Dia mencontohkan pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu sebagai contoh kasus. "Kemarin pilkada selesai dan tidak ada gejolak jadi faktor kematangan Indonesia dalam berdemokrasi," tuturnya.

"Jadi itu tadinya kita khawatirkan namun bisa selesai dengan baik," tambahnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syafruddin Arsad Temenggung sebagai tersangka atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Syafruddin saat itu menjabat sebagai kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan surat keterangan lunas terhadap obligor BLBI yakni Sjamsul Nursalim, pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Presiden kelima Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 agar BPPN terbitkan surat keterangan lunas pada obligor BLBI. Alhasil, sejumlah pemilik bank kelas kakap yang terbelit skandal BLBI bebas. Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dan penyidikan akibat surat itu.

Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan memperoleh SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintahan Megawati. Para Penerima SKL BLBI berdasarkan penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di antaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup (mantan bos Bank BCA) yang nilai utangnya kepada pemerintah mencapai Rp 52,727 triliun.

Sedangkan Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, menerima kucuran BLBI sebesar Rp 27,4 triliun. Mohammad 'Bob' Hasan, pemilik Bank Umum Nasional dengan utang Rp 5,34 triliun juga menerima SKL.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rupiah Terus Anjlok, BI: Masih Lebih Baik dari Krisis Moneter 1998
Rupiah Terus Anjlok, BI: Masih Lebih Baik dari Krisis Moneter 1998

Bank Indonesia terus melakukan berbagai inovasi untuk meredam segala tekanan terhadap rupiah.

Baca Selengkapnya
Ternyata Rupiah Menguat Bukan Gara-Gara Demo, Begini Penjelasan Bank Indonesia
Ternyata Rupiah Menguat Bukan Gara-Gara Demo, Begini Penjelasan Bank Indonesia

Jika dibandingkan dengan demo besar-besaran zaman dulu, rupiah saat ini tidak seanjlok dulu.

Baca Selengkapnya
BI Rate Naik, BRI Optimis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit di Tahun 2024
BI Rate Naik, BRI Optimis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit di Tahun 2024

Dirut BRI menilai kenaikan BI Rate dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap likuiditas BRI secara umum.

Baca Selengkapnya
Benarkah Suku Bunga Acuan Naik Bakal Buat Cicilan KPR Bengkak? Begini Penjelasannya
Benarkah Suku Bunga Acuan Naik Bakal Buat Cicilan KPR Bengkak? Begini Penjelasannya

Kenaikan suku bunga dinilai upaya Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Deflasi Lima Bulan Berturut-turut Tak Berkaitan dengan Pelemahan Daya Beli Masyarakat
Pemerintah Klaim Deflasi Lima Bulan Berturut-turut Tak Berkaitan dengan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen.

Baca Selengkapnya
Bank Indonesia Beberkan Dampak Demo RUU Pilkada dengan Ekonomi Nasional
Bank Indonesia Beberkan Dampak Demo RUU Pilkada dengan Ekonomi Nasional

Stabilitas ekonomi sangat sensitif terhadap pergerakan politik yang luar biasa.

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Lemah, Tapi Layanan Pay Later Malah Naik
Daya Beli Masyarakat Lemah, Tapi Layanan Pay Later Malah Naik

Kebutuhan segmentasi unbanked di Indonesia masih cukup besar.

Baca Selengkapnya
Prabowo - Gibran Unggul Real Count Sementara KPU, Bank Indonesia Pastikan Tetap Independen
Prabowo - Gibran Unggul Real Count Sementara KPU, Bank Indonesia Pastikan Tetap Independen

Komitmen independen ini sebagaimana yang dilakukan BI bersama pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Tok! Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 6,25 Persen
Tok! Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 6,25 Persen

Dengan demikian, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,5 persen, dan suku bunga Lending Facility 7 persen.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Tak Hanya Dua, Ada Bank BPR Lain Bakal Bangkrut di 2024
Ketua LPS: Tak Hanya Dua, Ada Bank BPR Lain Bakal Bangkrut di 2024

Ketua LPS menjamin peristiwa itu tidak sampai menimbulkan gejolak dalam sektor perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Klaim Ekonomi Indonesia Tetap Stabil di Tengah Krisis Global
Sri Mulyani Klaim Ekonomi Indonesia Tetap Stabil di Tengah Krisis Global

Kinerja apik ini tak lepas dari terjaganya tren pemulihan ekonomi nasional hingga memasuki akhir tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Pelemahan Rupiah Tak Ganggu Sektor Rill dan Keuangan, Ini Alasannya
Jokowi Pastikan Pelemahan Rupiah Tak Ganggu Sektor Rill dan Keuangan, Ini Alasannya

Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen di tengah kondisi perekonomian global yang melemah.

Baca Selengkapnya