Follow
Bos BI sebut kepatuhan swasta jaga penarikan utang asing cukup baik
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) menilai perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanah Air cukup baik dalam menjaga keamanan utang luar negeri. Dalam laporan keuangannya, perusahaan swasta dan BUMN cukup patuh sesuai aturan tata cara penarikan utang asing yang ditetapkan bank sentral.
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan, BI sudah mengeluarkan aturan penarikan utang asing di 2015. Ada tiga ketentuan yang harus dipenuhi oleh swasta dan BUMN.
Ketentuan pertama, ialah harus memenuhi rasio lindung nilai atau hedging. "BI di 2015 mengeluarkan aturan kehati-hatian bagi korporasi non bank meminjam utang keluar negeri," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/7).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Bagaimana Bank Indonesia mencabut uang logam? Selain itu, dalam rangka mempertimbangkan masa edar yang cukup lama dan perkembangan teknologi bahan atau material uang logam, Bank Indonesia mencabut dan menarik uang rupiah logam pecahan Rp 500 Tahun Emisi (TE) 1991.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Bagaimana Bank BRI menerapkan konsep triple bottom line? Konsistensi dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan menjadi salah satu ciri perusahaan modern yang mengacu pada konsep triple bottom line yaitu profit, people dan planet.
Aturan kedua, swasta dan BUMN harus memenuhi rasio likuiditas minimum. "Sehingga kewajibannya bisa dipenuhi saat jatuh tempo," tuturnya.
Terakhir, dalam mengeluarkan surat utang, swasta atau BUMN harus memenuhi peringkat kredit (cradit rating) tertentu. "Sejauh ini tingkat kepatuhannya baik. Ini sangat sejalan dari kehendak DPR," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Realisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca Selengkapnya
"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca Selengkapnya
Saat ini, kredit macet segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Hal itu berdasarkan rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023
Baca Selengkapnya
Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca Selengkapnya
Penghapusan utang terhadap bank himbara merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo.
Baca Selengkapnya
Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada SBN.
Baca Selengkapnya
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca Selengkapnya