Bos BKPM Blak-blakan Ketergantungan Indonesia Pada Bahan Baku Obat Impor Disengaja

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membeberkan alasan Indonesia masih harus mengimpor bahan baku obat serta alat kesehatan dari luar negeri. Tak tanggung-tanggung selama ini porsi impor sekitar 90 persen dibanding porsi yang mampu dipenuhi industri dalam negeri.

"Menyangkut dengan alat kesehatan, saya setuju sekali. Saya dulu waktu pengusaha 90 persen alkes kita ini impor. Ini sengaja memang," ujar Bahlil dalam rapat virtual bersama DPR, Jakarta, Kamis (23/4).

Menurut Bahlil, sejak dulu memang ada yang sengaja melakukan pembiaran agar industri kesehatan tidak dibangun di dalam negeri. Dia bahkan mengakui, sudah mengetahui adanya permainan impor obat sejak 2006.

"Dari dulu saya juga salah satu pengusaha tahun 2006, itu main barang ini. Aku tahu betul ini barang permainannya bagaimana. Sengaja ini industrinya tidak dibangun," jelasnya.

Pemerintah Jokowi Mulai Bangun Industri Farmasi Nasional

Dia pun melanjutkan, kondisi kecurangan tersebut tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Sebab, pemerintah sudah mulai mendorong pengembangan industri farmasi apalagi di tengah pandemi Virus Corona.

Beberapa negara sudah mulai diajak kerja sama untuk mengembangkan industri alat kesehatan dan bahan baku obat di Indonesia. Investor potensial tersebut antara lain berasal dari Korea Selatan, Amerika Serikat, hingga Jerman.

"Kemarin atas arahan Presiden untuk segera memikirkan, mencari investor yang akan melakukan investasi di bidang alat kesehatan. Kita minta dari Korea, dari Amerika, dari Jerman dan beberapa negara lain. Ini sekarang kita kerjakan," tandasnya.

BUMN: Ada Mafia Buat Indonesia Tak Mandiri dalam Industri Kesehatan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan bahwa ada mafia besar baik skala global maupun lokal yang membuat Indonesia tidak mandiri dalam industri kesehatan.

"Mengenai mafia alat kesehatan dan bahan-bahan kesehatan, ini sebenarnya jauh-jauh hari ketika Pak Erick Thohir dilantik jadi Menteri BUMN, beliau sudah punya gambaran besar mengenai keamanan energi, pangan, dan kesehatan. Ketika beliau (Erick Thohir) mendalami health security ternyata terbukti Indonesia itu berat di urusan-urusan kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan saja hampir 90 persen bahan dari impor," ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Kondisi itu membuat Erick Thohir segera membentuk sub-holding farmasi agar dapat membendung ancaman terhadap bangsa saat terjadi sesuatu.

"Makanya setelah itu beliau bentuk yang namanya sub-holding farmasi, ide ini disampaikan juga ke Presiden dan PakJokowimelihat itu sebagai sesuatu yang harus dijaga, dan kita harus menjaga yang namanya health security, makanya Pak Jokowi memerintahkan Pak Erick mempercepat proses penanganan masalah kesehatan, farmasi tepatnya," papar Arya.

Arya menyampaikan, sub-holding BUMN farmasi tersebut terdiri dari Bio Farma, Kimia Farma dan Indofarma, dengan Bio Farma sebagai induknya. "Jelas arahan Pak Jokowi kepada Pak Erick supaya memberantas mafia-mafia ini dengan membangun industri farmasi sehingga bisa produksi sendiri kebutuhan kita," ucapnya.