Bos BKPM Ibaratkan Urus Izin Usaha di Indonesia Seperti Tawaf di Mekah

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengibaratkan, mengurus perizinan di Indonesia sama halnya seperti melakukan tawaf di Mekah. Sebab, harus putar-putar terlebih dahulu sampai izin itu bisa selesai.

"Tidak heran pengusaha dan pengalaman saya juga dulu mengurus izin pemerintah itu kalau tawaf di Mekah itu jelas berapa kali putarnya dan berapa menit. Tapi kalau tawaf di Kementerian hanya tuhan dan yang tanda tangan surat itu tahu berapa lama tawaf di Kementerian. Ini bener nih," katanya dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Sabtu (6/3).

Dia mengemukakan setelah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 keluar maka seluruh proses perizinan dilakukan satu pintu di BKPM. Termasuk untuk insentif fiskal.

"Bapak Presiden waktu targetkan ke saya, Mas Bahlil kamu selesaikan investasi Rp708 triliun yang mangkrak," jelas dia.

3 Persoalan Izin Investasi Mangkrak

Dia memahami, memang ada tiga persoalan besar dalam mengurus investasi yang mangkrak tersebut. Pertama, karena arogansi atau ego sektoral Kementerian atau Lembaga (KL). Kedua aturan tumpang tindih di provinsi, kabupaten dan kota. Ketiga persoalan tanah dan ini harus selesai.

"Alhamdulillah 2019 kami berhasil mencatatkan realisasi investasi Rp809 triliun di 2019. Jadi dari Rp792 triliun bisa tercapai Rp809 triliun dan di 2020 kita target realisasi Rp817 triliun Alhamdulillah mampu diselesaikan Rp826,3 triliun," jelas dia.

Pencapaian tersebut membuat sejarah baru. Karena realisasi investasi di Jawa dan Luar Jawa berimbang. Di mana di Jawa 50,5 persen dan di Jawa sebesar 49,5 persen.