Bos BKPM: Inggris juga 'ngos-ngosan' kejar pajak Google

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menyebut masalah pelanggaran pajak yang dilakukan Google di Indonesia merupakan tantangan yang tengah terjadi di hampir semua negara dunia.

"Masalah internet dan jasa digital yang beroperasi secara global adalah tantangan semua negara," katanya seperti ditulis Antara, Senin (19/9).

Menurut Tom, sapaan akrab Thomas, masalah pelanggaran pajak perusahaan digital global juga sempat heboh di Inggris dan Uni Eropa. Pemerintah Inggris bahkan dibuat 'ngos-ngosan' mengejar pajak Google.

Orang lain juga bertanya?

Masalah pelanggaran pajak oleh perusahaan digital juga dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu terdapat sejumlah kemajuan solusi.

"Memang tidak ada hal lain selain meningkatkan komunikasi yang lebih erat antara negara-negara G20 dan OECD. Karena ini tantangan global, maka harus dikoordinasikan di tingkat global juga," katanya.

Para pemimpin negara-negara G20 akan mengimbau negara-negara lain penyedot pajak ke tax haven guna mencari solusi atas masalah tersebut.

BKPM sendiri terus melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan digital global yang beroperasi di Indonesia tersebut. "Kami juga prihatin, karena medannya harus fair (adil) ke pengusaha digital lokal. Jangan sampai pengusaha digital lokal yang bayar pajak itu justru menghadapi persaingan dari luar yang tidak bayar pajak," ujarnya.

Google sendiri belum menjadi wajib pajak di Indonesia karena belum menjadi badan usaha tetap (BUT). Perusahaan digital untuk mesin pencari (search engine) itu hanya membuat kantor perwakilan di Indonesia sehingga transaksi bisnisnya tidak mempengaruhi pendapatan negara.

Padahal, transaksi bisnis perikanan digital yang jadi bidang usaha utama Google mencapai USD 850 juta atau sekitar Rp 11,6 triliun pada 2015. Namun, Tom mengaku kondisinya akan semakin sulit di era kompetisi seperti saat ini.

"Seperti disampaikan Pak Presiden, kalau kita gebukin terlalu keras, nanti mereka larinya ke negara lain. Tentu tidak menguntungkan," katanya.

Tapi di sisi lain, kata dia, kalau tidak mengejar (pajaknya) juga sulit bagi Indonesia. "Makanya kami ingin cari titik tengah yang 'fair' (adil), bisa diterima, kompetitif dibandingkan tawaran negara lain. Tapi juga bisa diterima pelaku digital domestik."

(mdk/idr)