Follow
Bos BKPM klaim layanan izin usaha RI lebih baik dibanding Dubai
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK terus mendorong dunia usaha untuk mendongkrak perekonomian yang sedang melemah. Salah satu caranya adalah mempersingkat proses perizinan yang selama ini kerap dikeluhkan.
Presiden Joko Widodo sendiri pernah membanggakan proses izin investasi di Dubai yang sangat cepat, yakni satu jam saja.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menjelaskan maksud perkataan Presiden Jokowi. Menurutnya, izin satu jam di Dubai hanya untuk akta pendirian perusahaan saja.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Bagaimana IKN mendorong pertumbuhan ekonomi? UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor.
"Jadi 1 Jam untuk 1 produk hukum yakni PT saja," ujar Franky kepada wartawan di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin (12/10).
Franky pun sesumbar jika layanan izin investasi 3 jam miliknya lebih efektif dan efisien untuk merangsang para investor ke dalam negeri.
"Sementara dalam layanan izin investasi 3 jam, investor akan mendapatkan tiga produk hukum yaitu Izin Investasi, Akta Pendirian Perusahaan dan NPWP," ucapnya.
Tak hanya itu, lanjut Franky, layanan itu semakin mempermudah kelancaran investasi lantaran mendapatkan dukungan dari stakeholder terkait.
"Belum lagi ditambah dari sektor pertanahan, serta nantinya bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk TDP dan izin-izin lainnya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.
Baca Selengkapnya
UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi
Baca Selengkapnya
Pengusaha yakin pemimpin baru OIKN akan membantu pembangunan IKN semakin cepat.
Baca Selengkapnya
Pada tahun 2024, PT Surveyor Indonesia kembali ditunjuk sebagai lembaga yang mendukung percepatan layanan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Baca Selengkapnya
Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.
Baca Selengkapnya
Minat para investor itu, kata Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca Selengkapnya
Rosan Roeslani dijadwalkan segera melakukan koordinasi terkait tugas Satgas Percepatan Investasi di IKN, guna memaksimalkan waktu yang ada untuk mencapai target
Baca Selengkapnya
Layanan online yang diberi nama Contact Center OSS tersebut memudahkan para pelaku usaha untuk menyampaikan masukan maupun keluhan
Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah mengerem investasi dari luar negeri lantaran minat investor domestik terhadap IKN sangat banyak.
Baca Selengkapnya
Layanan Contact Center OSS berhasil membawa Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyabet Merdeka Award.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya
Demi mendorong daya saing industri karet sintetis, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta berikan izin gudang berikat ke PT LBL Global Links.
Baca Selengkapnya